PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN MELALUI PERADILAN TATA USAHA NEGARA

A'an Effendi

Abstract


Penyelesaian sengketa lingkungan melalui peradilan tata usaha negara adalah dengan mengajukan gugatan di pengadilan peradilan tata usaha negara dengan tujuan agar supaya hakim membatalkan penerbitan izin lingkungan yang tidak cermat, sehingga dapat menghentikan dengan segera pencemaran lingkungan yang terjadi. Penyelesaian sengketa lingkungan melalui peradilan tata usaha negara berfungsi untuk menghentikan pencemaran lingkungan yang terjadi melalui prosedur hukum administrasi. Dasar hukum gugatan sengketa lingkungan melalui peradilan tata usaha negara mengacu kepada Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara.

Environmental dispute resolution through the administrative courts is done by submitting lawsuit into administrative courts in order the judge will cancel the issuance of environmental permits which were not carefully made, so that it could stop the environment pollution which occurred immediately. Environmental dispute resolution through administrative courts aims to stop the environment pollution which occurred through administrative law procedures. The legal basis for the lawsuit of environmental dispute resolution through administrative courts refers to the Law No. 32/2009 about the Environment Protection and Management and also Administrative Court Law.


Keywords


penyelesaian sengketa lingkungan; peradilan tata usaha negara; environmental dispute; administrative court

Full Text:

PDF

References


Efendi, A’an, 2012, Penyelesaian Sengketa Lingkungan, Bandung: Mandar Maju.

______, 2010, Kewenangan Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KNLH) Dalam Pengelolaan Lingkungan di Indonesia, Majalah Hukum dan Masyarakat, Jember: FH Universitas Jember.

______, 2011, Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat dalam UUD 1945 dan Perbandingannya dengan Konstitusi Beberapa Negara, Bandung: Pusat Studi Kebijakan Negara Universitas Padjajaran.

______, 2011, Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat Dalam UUD 1945 dan Prosedur Pelaksanaannya, Jember: Jurnal Pusat Kajian Konstitusi Universitas Jember.

______, 2011, Instrumen-Instrumen Hukum Lingkungan Sarana Pencegahan Pencemaran Lingkungan, Jurnal Hukum Supremasi, Blitar: FH Universitas Islam Balitar.

______, 2011, Isu Lingkungan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah, Jember: Jurnal Pusat Kajian Konstitusi Universitas Moch. Sroedji, Jember.

______, 2011, Penegakan Hukum Lingkungan Administratif di Daerah: Problematika dan Pembicaraannya dalam Pemilukada, Jember: Jurnal Pusat Kajian Konstitusi Universitas Jember.

______, 2011, Telaah Pasal 66 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) terhadap Pasal 28D ayat 1 UUD 1945, Jember: Jurnal Pusat Kajian Konstitusi Universitas Moch. Sroedji.

______, 2011, UUD 1945 dan Aktivitas Bisnis Hijau, Surabaya: Jurnal Pusat Kajian Konstitusi Universitas Dr. Sutomo.

______, 2012, Penyelesaian Kasus Pencemaran Lingkungan dari Aspek Hukum Lingkungan, Majalah Hukum Risalah Hukum, Samarinda: FH Universitas Mulawarman.

______, 2012, Prinsip-Prinsip Pengelolaan Pertambangan Berbasis Lingkungan Berdasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1995, Jurnal Pusat Kajian Hukum Konstitusi Universitas Janabadra.

______, Perizinan Lingkungan Sarana Pencegahan Pencemaran Lingkungan, Jurnal Ilmu Hukum Qistie, Universitas Wahid Hasyim Semarang, Vol.3 No. 3, 2009.

Rahmadi, Takdir, 2003, Hukum Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, Surabaya: Airlangga University Press.

Rangkuti, Siti Sundari, Kesamaan Persepsi terhadap Penegakan Hukum Lingkungan, Yuridika, Majalah Fakultas Hukum Unair, No. 5 Tahun 1994.

______, 2005, Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional, Surabaya: Airlangga University Press.

______, 2008, Reformasi Bidang Hukum Lingkungan, dalam Departemen Hukum Tata Negara FH Unair, Dinamika Hukum Tata Negara dan Hukum Lingkungan Edisi Khusus Kumpulan Tulisan dalam rangka Purnabakti Prof. Dr. Siti Sundari Rangkuti, S.H., Surabaya: Airlangga University Press.

Wijoyo, Suparto, 1999, Penyelesaian Sengketa Lingkungan, Surabaya: Airlangga University Press, Surabaya.




DOI: http://dx.doi.org/10.30742/perspektif.v18i1.110

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Visit My Stats

Creative Commons License PERSPEKTIF is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

     Secretariat:
     Faculty of Law, Wijaya Kusuma Surabaya University
     Dukuh Kupang XXV/54, Surabaya, 60225
     HP. 081938020282
     Email: perspektif_hukum@yahoo.com 

p-ISSN: 1410-3648

e-ISSN: 2406-7385