KESIAPAN PENEGAK HUKUM DI KABUPATEN PAMEKASAN DALAM PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Umi Supraptiningsih

Abstract


Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5332) merupakan harapan bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai pelaku maupun sebagai korban untuk tetap mendapatkan hak-haknya. Hal penting yang diatur dalam UU-SPPA adalah pelaksanaan diversi. Hal-hal yang harus dipersiapkan dalam pemberlakuan UU-SPPA ada dua aspek, yaitu fisik dan non fisik. Persiapan secara fisik berupa sarana dan prasarana, yang selama ini masih belum ada Pemerintah daerah harus mempersiapkan lembaga-lembaga seperti Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Lembaga Penempatan Anak Sementara, Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Sedangkan persiapan non fisik meliputi penegak hukum yang mempunyai sertifikat sebagai penyidik anak, jaksa anak, dan hakim anak. Sedangkan faktor penghambat atas pemberlakuan UU-SPPA yang paling dominan ada pada UU-SPPA itu sendiri karena masih banyak aturan yang memerlukan petunjuk teknis untuk melaksanakannya, seperti aturan tentang prosedur diversi. Jika diversi merupakan amanat dalam UU-SPPA, maka selama lembaga-lembaga baru belum tersedia, maka pelaksanaan diversi akan mengalami hambatan. Demikian juga selama belum tersedia penegak hukum khusus anak, maka amanat UU-SPPA juga tidak akan terlaksana.

The establishment of Law of Number 11, 2012 about the system of children penal judgment (government gazette 2012 number 153 and additional government gazette number 5332, abbreviated UU-SPPA) is “a hope” for children facing the law both as doers or victims to get their rights. The important thing arranged in UU-SPPA is the completion of children penal from penal judgment process out of penal judgment. There are two aspects to prepare in establishing UU-SPPA, namely physical and non physical. The local governmet has to prepare the institutions such as Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Lembaga Penempatan Anak Sementara, Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. This law accomodates children interest and protection that has given the completion of children cases facing the law. While the dominant inhibiting factor is in UU-SPPA its self since there are so many rules that need technical instructions to implement, such as the rule of diversion procedure. If the diversion is a mandate in UU-SPPA and the new institutions are not available so it will make the establishment of diversion  facing obstacle. Moreover, if there is no children law holder, the mandate of SPPA will not also be implemented.


Keywords


kesiapan; penegak hukum; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012; readiness; law enforcement; Law No. 11 of 2012

Full Text:

PDF

References


Buku:

Gultom, Maidin. 2008. Perlindungan Hukum terhadap Anak. Bandung: Refika Aditama.

Hadi, Sutrisno. 1990. Metodologi Research. Yogyakarta: Andi Offset.

Moleong, Lexy J. 1990. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.

M. Hadjon, Philipus dan Tatiek Sri Djatmiati. 2005. Argumentasi Hukum. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Marzuki, Peter Mahmud. 2005. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Muhadjir, Noeng. 1996. Metode Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Rake Sarasin.

Rahardjo, Satjipto. 2009. Hukum Progresif – Sebuah Sintesa Hukum Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing.

Soekamto, Soerjono. 1988. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.

Spradley, J.P. 1980. Participant Observation. New York: Holt, Rinehart, and Winston.

Supraptiningsih, Umi. 2010. “Penerapan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus terhadap Anak yang Berhadapan dengan Proses Hukum)”. Asy-Syir’ah – Jurnal Ilmu Syari’ah. Vol 44 No. II Terakreditasi SK No. 43/DIKTI/Kep/2008.

Sutatiek, Sri. 2013. “Politik Hukum UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”. Varia Peradilan. No. 328 – Maret.

Utsman, Sabian. 2008. Menuju Penegakan Hukum Responsif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.




DOI: http://dx.doi.org/10.30742/perspektif.v19i2.13

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Copyright (c) 2016 Perspektif

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

 

View My Stats

P-ISSN 1410-3648     E-ISSN 2406-7385

Perspektif by http://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/index is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Sekretariat: PERSPEKTIF
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Indonesia
Jl. Dukuh Kupang XXV No. 54 Surabaya 60225
Telp. 031- 5677577   HP. 08179392500
email: perspektif_hukum@yahoo.com