KEDUDUKAN HUKUM NOKEP 883-DIR/KPS/10/2012 SEBAGAI DASAR PEMBERIAN HAK PENSIUN BAGI PEKERJA PT BRI PERSERO TBK

Asri Wijayanti

Abstract


Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pekerja yang diberhentikan karena memasuki usia pensiun, mendapat hak atas dana pensiun (bagi pegawai negeri) atau hak atas pesangon (bagi pekerja swasta). Kedudukan SK Direksi Nokep 883-DIR/KPS/10/2012 yang dianalisis berdasarkan Pasal 167 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, telah mengikutsertakan pekerja dalam program pensiun yang iuran atau preminya dibayar oleh PT BRI Persero Tbk dan pekerja. Substansi SK Direksi Nokep 883-DIR/KPS/10/2012 telah melanggar Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Prior to the enactment of Law 13/2003, workers whose did dismissal due to retirement, the right to receive pension funds (for civil servants) or rights to severance pay (for private sector workers). The aim of the article to provide an alternative solution for the national case on retired PT BRI Persero Tbk on going at this time, Status of Directors Nokep 883-DIR/KPS/10/2012 SK analyzed based on Article 167 Law 13/2003, this is BRI has included workers/employees in the pension plans whose contributions/premiums paid by the BRI and workers. SK Nokep 883-DIR/KPS/10/2012 Directors has violated Article 167 paragraph (3) of Law 13/2003. 


Keywords


hak pensiun; hak pesangon; premi; PT BRI Persero Tbk; pension rights; severance entitlements; premium; BRI

Full Text:

PDF

References


Buku:

Hadjon, Philipus M. 2007. Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia (Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi), Jakarta: Peradaban.

Kamal, Miko. Konsep Corporate Governance di Indonesia: Kajian atas Kode Corporate Governance. Jurnal Manajemen Teknologi Vol. 10 No. 2 Tahun 2011.

Paton, G.W. 1964. A Text-Book of Jurisprudence. Oxford: Oxford University Press.

Rasjidi, Lili. 1988. Filsafat Hukum, Apakah Hukum Itu? Bandung: Remadja Karya.

The Merriam Webster Dictionary. 2004. Merriam Webster Incorporated.

Wicaksono, A. 2009. Corporate Governance of State-owned Enterprises: Investment Holding Structure of Government-Linked Companies in Singapore and Malaysia and Applicability for Indonesian State-Owned Enterprises. Unpublished Doctoral Dissertation at the University of St. Gallen, Graduate School of Business Administration, Economics, Law and Social Science (HSG).

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4279).

PERPU Nomor 41 Tahun 1960 tentang Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pembentukan BRI.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1992 Status BRI Berubah menjadi Perseroan Terbatas.

Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan.

Penetapan Presiden (Penpres) Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1965 tentang Bank Negara Indonesia.

SK Direksi Nokep 883-DIR/KPS/10/2012 tentang Penyelesaian kewajiban perusahaan terhadap pekerja yang berakhir hubungan kerjanya karena mencapai usia pensiun normal sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

SK PT BRI Persero Tbk Nokep: S.15-DIR/SDM/3/2003 tanggal 6 Maret 2003.

Surat Divisi Kebijakan dan Pengembangan SDM PT BRI Persero Tbk No. B.355-KPS/HBI/10/2012 tanggal 11 Oktober 2012 untuk menginformasikan SK Direksi Nokep 883-DIR/KPS/10/2012 dan Juklaknya kepada pekerja BRI yang di PHK karena mencapai usia pensiun normal terhitung mulai tanggal 31 Maret 2003 sampai dengan 31 Desember 2011.

Surat Majelis Mediator Hubungan Industrial Disnakertransduk Propinsi Jawa Timur No. 560/434/106.04/2013 tanggal 9 Oktober 2013.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 568K/Pdt.Sus/2009.

The Universal Declaration of Human Rights.

Website:

Berita Resmi Statistik No. 78/11/Th. XVI, 6 November 2013.

http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&id_subyek=12, diunduh hari Senin, 2 Desember 2013, jam 10.14 WIB.

http://www.rumahkiri.net/index.php, diunduh pada Selasa, 12 Maret 2012, jam 20.08 WIB.

http://www.silaban.net/2006/05/10/dialog-b, diunduh pada Selasa 12 Maret 2012, jam 21.03 WIB.

http://www.indosiar.com/news/fokus/511858, diunduh pada Selasa, 13 Maret 2012, jam 10.08 WIB.

http://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Rakyat_Indonesia, diunduh hari Senin, 2 Desember 2013, jam 10.44 WIB.

http://www.ir-bri.com/, diunduh hari Minggu, 1 Desember 2013, jam 20.44 WIB.

http://media.corporate-ir.net/media_files/IROL/14/148820/AR_BRI_English_2012.pdf. diunduh hari Senin, 2 Desember 2013, jam 10.34 WIB.

http://www.antikorupsi.org.id/content/sidang-kasus-korupsi-pt-cgn-selamatkan-dana-pensiun-bank-mandiri-iii, diunduh hari Kamis, 10 Oktober 2013, jam 09.38 WIB.

http://kennortonhs.wordpress.com/2007/08/02/sejumlah-pensiunan-bri-tuntut-pesangon/, diunduh hari Kamis, 10 Oktober 2013, jam 10.38 WIB.

http://jakarta.okezone.com/read/2013/09/04/500/860896/redirect, diunduh hari Kamis, 10 Oktober 2013, jam 09.40 WIB.

http://www.jpnn.com/read/2013/09/04/189305/BRI-Dianggap-Profesional-Penuhi-Hak-Pensiunan, diunduh hari Senin, 2 Desember 2013, jam 10.04 WIB.

http://m.news.viva.co.id/news/read/429287-gelar-demo-ada-apa-dengan-pensiunan-bri, diunduh hari Senin, 2 Desember 2013, jam 11.03 WIB.

http://www.beritasatu.com/nasional/113436-demo-pensiunan-bri-tetap-pegang-keputusan-ma.html, diunduh hari Selasa, 3 Desember 2013, jam 10.24 WIB.

http://news.detik.com/surabaya/read/2013/03/19/120336/2197760/466/pensiunan-demo-inilah-penjelasan-manajemen-bri, diunduh hari Senin, 2 Desember 2013, jam 12.04 WIB.

http://www.sbm.itb.ac.id/wp-content/uploads/2011/08/3-mikro-kamal.pdf, diunduh hari Senin, 2 Desember 2013, jam 09.35 WIB.

Wawancara tidak terstruktur dengan pensiunan PT BRI Tbk wilayah Jawa Timur tanggal 10 Oktober 2013.

Wawancara tidak terstruktur dengan pensiunan PT BRI Persero Tbk tanggal 22 Oktober 2012.




DOI: http://dx.doi.org/10.30742/perspektif.v19i2.14

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Copyright (c) 2016 Perspektif

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

 

View My Stats

P-ISSN 1410-3648     E-ISSN 2406-7385

Perspektif by http://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/index is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Sekretariat: PERSPEKTIF
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Indonesia
Jl. Dukuh Kupang XXV No. 54 Surabaya 60225
Telp. 031- 5677577   HP. 08179392500
email: perspektif_hukum@yahoo.com