PEMILU DAN DEMOKRATISASI DI INDONESIA (Catatan Kecil di Seputar Pelaksanaan Pemilu 1997)

indro sugijanto

Abstract


Secara konstitusional, pemilihan umum dikonsepsikan sebagai salah satu   wujud penegakan hak kedaulatan rakyat di bidang politik. Namun yang terjadi dalam praktak ketatanegaraan Indonesia, dari 6 (enam) pelaksanaan Pemilihan Umum di masa Orde Baru menunjukkan adanya indikasi “Proses penguatan peran negara” (korporatisme). Gejala korporatisasi Pemilihan Umum dapat dicermati dari 3 (tiga) hal. Pertama, besarnya dominasi birokrasi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum. Kedua, masalah perimbangan anggota perwakilan yang dipilih dan yang diangkat. Dan ketiga, sistem representasi proporsional yang masih dipertahankan. Korporatisasi penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditempuh melalui norma hukum (legalisasi) menyebabkan penegakan hukum terhadap segala bentuk penyelewengan pelaksanaan Pemilihan Umum menjadi tidak objektif atau bahkan tidak bisa dijalankan sama sekali. Tersumbatnya saluran formal inilah yang secara kriminogen memicu meletusnya berbagai gejolak di daerah atas pelaksanaan Pemilihan Umum 1997.


Keywords


Pemilu, Demokratisasi.

Full Text:

PDF

References


Undang-Undang No. 15 tahun 1969 tentang

Undang-Undang No. 4 Tahun 1975 tentang

Undang-Undang No. 2 Tahun 1980 tentang

Undang-Undang No. 1 Tahun 1985 tentang

Undang-Undang No. 5 Tahun 1989 tentang PTUN

KUH Pidana

KUH Perdata




DOI: http://dx.doi.org/10.30742/perspektif.v2i2.155

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Visit My Stats

Creative Commons License PERSPEKTIF is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

     Secretariat:
     Faculty of Law, Wijaya Kusuma Surabaya University
     Dukuh Kupang XXV/54, Surabaya, 60225
     HP. 081938020282
     Email: perspektif_hukum@yahoo.com 

p-ISSN: 1410-3648

e-ISSN: 2406-7385