ANALISA TERHADAP KETENTUAN PEMBATASAM SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN DALAM MENGHADAPI LIBERALISASI EKONOMI

Priyo Handoko

Abstract


Di dalam buku telah kita kenal suatu asas “perjanjian yang dibuat oleh dua orang atau lebih mengikat sebagaimana undang-undang”. Asas tersebut lazim dikenal PACTA SUNT SERVANDA yang tercermin dalam pasal 1338 BW. Perjanjian pembebanan hak tanggungan tenggang waktunya dibatasi oleh pasal 15 ayat (3) dan (4) UU No. 4 Tahun 1996. Ketentuan tersebut menyatakan bagi tanah yang sudah terdafar tenggang waktunya 1 bulan dan 3 bulan bagi tanah yang belum terdaftar, sejak pemberian surat kuasa membebankan hak tanggungan. Dengan demikian ketentuan tersebut jelas bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam pasal 1338 BW. Tidak lama lagi negara kita akan menghadapi era pasar bebas yang menuntut ekonomi dengan biaya ringan dan peraturan yang menunjang pasar bebas. Melihat ketentuan pasal 15 ayat (3) dan (4), maka perangkat hukum yang mengatur lembaga jaminan kita kurang menunjukkan adanya efisiensi ekonomi. Kedudukan para pihak akibat tidak selesainya pengurusan sertifikat tanah, sehingga surat kuasa membebankan hak tanggungan dinyatakan batal demi hukum, secara teoritis tidak mempengaruhi pelakunya. Perjanjian pokok disini berupa perjanjian hutang-piutang.


Keywords


Surat Kuasa; Hak Tanggungan; Pasar Bebas

Full Text:

PDF

References


Budhiharsono, Undang-Undang Pokok Agraria Bagian Pertama, Jilid ke-2, Penerbit Jembatan, Jakarta, 1971.

_______, Jaminan Pertanahan dalam Eksistensi Agunan dan Permasalahannya dalam Dunia Perbankan, Ubaya.

Mariam Darus, Bab-bab tentang Hypotheek, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.

_______, Perjanjian Kredit Bank, Chitra Aditya Bhakti, Bandung, 1991.

Maria S.W. Sumardjono, Prinsip-prinsip UUHT dalam Seminar Menyongsong Berlakunya UUHT, Ikadin Surabaya, 1996.

Moch. Isnaeni, Hukum Jaminan Sebagai Saranan Pendukung Ekonomi, Jurnal Hukum dan Ekonomi, Manggala Surya, Surabaya, 1995.

R. Soebekti, Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia, Chitra Aditya Bhakti, Bandung, 1991.

Setiawan, Catatan Masalah Eksekusi Hak Tanggungan dalam Seminar Menyongsong Berlakunya UUHT, Ikadin Surabaya, 1996.

Soedikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1995.

Sri Soedewi Machsoen Sofwan, Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Kebendaan dan Jaminan Perorangan, BPHN Depkeh, Jakarta, 1980.

Wawan Setiawan, Tanggapan terhadap RUUHT dalam Seminar Menyongsong Berlakunya UUHT, Ikadin Surabaya, 1996.




DOI: http://dx.doi.org/10.30742/perspektif.v2i2.161

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Copyright (c) 2016 Perspektif

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

 

View My Stats

P-ISSN 1410-3648     E-ISSN 2406-7385

Perspektif by http://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/index is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Sekretariat: PERSPEKTIF
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Indonesia
Jl. Dukuh Kupang XXV No. 54 Surabaya 60225
Telp. 031- 5677577   HP. 08179392500
email: perspektif_hukum@yahoo.com