SUSTAINABLE CULTURAL DEVELOPMENT: THE FATE OF BALINESE ADAT VILLAGE POSTERIOR THE ENACTMENT OF LAW NUMBER 6 YEAR 2014 CONCERNING VILLAGE
DOI:
https://doi.org/10.30742/perspektif.v20i3.163Keywords:
desa, desa adat, sistem pemerintah daerah, rural, indigenous villages, local government systemAbstract
Pengakuan keberadaan masyarakat adat sangat tergantung pada kehendak pemerintah yang berkuasa. Pemerintah Desa sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 telah secara alami menjadi hukum birokrasi dan pejabat bahwa desa diatur dalam sistem pemerintah daerah di bawah pengawasan hukum negara. Dalam kasus Bali dan pemerintah daerah Bali, terdapat konsekuensi hukum dengan nasib dan masa depan keberadaan dan kehidupan desa adat/desa pakraman sebagai sistem sosial dan budaya masyarakat Hindu, yaitu hukum berdasarkan dari pakraman pembangunan desa adat/desa tidak akan tetap menjadi awig-awig sebagai hukum adat masyarakat tradisional Bali; filsafat dan esensi, fungsi dan peran desa adat/desa pakraman berubah secara fisik serta mengakhiri dan hilangnya komunitas kehidupan masyarakat Bali; adat tradisional dan sistem pemerintahan harus berubah sesuai dengan sistem pemerintahan desa dinas (Kelurahan); di satu desa sisi adat/desa pakraman harus mengatur urusan administrasi dan birokrasi di bawah struktur pemerintah daerah, dan di sisi lain desa adat adalah pada saat yang sama yang bertanggungjawab untuk mengatur dan bertanggungjawab tentang budaya, tradisi dan ritual adat serta sebagai urusan agama Hindu, pemandangan desa pakraman adat/desa harus benar-benar diabaikan dalam kehidupan sehari-hari desa Bali dan masyarakat.
The recognition of indigenous peoples existence is very dependent on the will of the Government. The village government as formulated in Act number 6/2014 of the village, as well as Government Regulation number 43/2014 about Implementation of the Act number 6/2014 has naturally become a bureaucratic and legal officials law, that the village is set in the system of local government under the supervision of State law. In the case of Bali and the local Government of Bali, there is legal consequences with the fate and the future existence and life of indigenous village/pakraman village as a social and cultural system of the Hindu society, it is the law on the development basis of the indigenous village/pakraman village will not remain be ”the awig-awig” as Balinese traditional society customary law; philosophy and the essence, function and role of the indigenous village/pakraman village changed physically as well as community life of Balinese people loss; traditional customs and Government system should be changed in accordance with the system of the village Government; on one side the customs affairs village should organize pakraman village administration and bureaucracy under the structure of local governments, and on the other hand the indigenous village is at the same time responsible to organize and responsible about the culture, traditions, customs and ritual as Hindu affairs, village understanding of pakraman village customs and traditions should be completely ignored in Balinese village daily community life.
References
Regulation:
Undang-Undang Dasar 1945 (nama UUD sebelum Perubahan).
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (nama UUD setelah Perubahan).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 010/PUU-I/2003 perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2003 tentang Perubahan atas UU No. 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Palalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 007/PUU-III/2005 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-V/2007 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-VI/2008 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII perihal Pengujian Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2001 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehuatanan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XI/2013 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
Books:
Griffiths, John. “What is Legal Pluralism”. dalam Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law No. 24 Tahun 1986.
Nurjaya, I Nyoman. 2008. Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Antropologi Hukum. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
_______. “Reorientasi Paradigma Pembangunan Hukum Nasional dalam Masyarakat MultiKultural: Perspektif Hukum Progresif”, makalah dipresentasikan dalam Seminar Nasional Hukum Progresif I diselenggarakan atas kerjasama Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan Fakultas Hukum Universitas Trisakti pada tanggal 15 Desember 2007 di Program Pascasarjana Universitas Diponegoro. Semarang.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).
The Authors submitting a manuscript do so on the understanding that if accepted for publication, copyright of the article shall be assigned to jurnal PERSPEKTIF and Research Institutions and Community Service, Wijaya Kusuma Surabaya University as publisher of the journal.
