ACCESS REFORM DALAM KERANGKA REFORMA AGRARIA UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL

Muhammad Ilham Arisaputra

Abstract


Pada hakekatnya, tujuan dilaksanakannya reformasi agraria adalah untuk meningkatkan kesejahteraan kaum tani miskin. Reforma agraria tidak hanya dipahami sebagai kebijakan untuk redistribusi tanah, tetapi juga sebagai proses yang lebih luas seperti akses ke sumber daya alam, keuangan/modal, teknologi, pasar barang dan tenaga kerja, dan juga distribusi kekuatan politik. Pemerataan penguasaan tanah di pedesaan sebagai hasil dari reformasi agraria akan menghasilkan peningkatan kesejahteraan warga desa yang pada umumnya petani gurem atau buruh tani. Reforma agraria memainkan peran penting dalam perang melawan kemiskinan pedesaan. Sasaran utama reforma agraria adalah terciptanya keadilan sosial yang ditandai dengan adanya keadilan agraria.

In essence, the purpose of the implementation of agrarian reformis to improve the welfare of the poor peasants. Agrarian reformis not only understood as a policy for there distribution of land, but also as abroader process such as access to natural resources, financial/capital, technology, goods and labor markets, and also the distribution of political power. Equitable distribution of land tenureinrural areas as a result of agrarian reform will result in an increase in the welfare of the villagers who are generally small farmers or farm laborers. Agrarian reform plays an important role in the fight against ruralpoverty. The main target of the agrarian reformis the creation of social justice that is characterized by the presence of agrarian justice.


Keywords


access reform; reforma agraria; keadilan sosial; agrarian reform; social justice

Full Text:

PDF

References


Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Convenant on Economic, Social, and Cultural Rights.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Convenant on Civil and Political Rights.

Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Ketetapan MPR RI Nomor 1/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960-2002.

Buku:

Saleng, Abrar, 2013, Kapita Selekta Hukum Sumberdaya Alam, Makassar: Membumi Publishing.

Sodiki, Achmad, 2013, Politik Hukum Agraria, Jakarta: Konstitusi Press.

Swift, Adam, 2006, Political Philosophy: A Beginner’s Guide for Student and Politicians, Cambridge: Polity.

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, 2010, Tanah untuk Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat, Jakarta: BPN RI.

Garner, Bryan A., 2004, Black’s Law Dictionary, Eight Edition, A Thompson Business: West, St. Paul.

Limbong, Bernhard, 2012, Konflik Pertanahan, Jakarta: Margaretha Pustaka.

_______, 2012, Reforma Agraria, Jakarta: Margaretha Pustaka.

Syarief, Elza, 2012, Menuntaskan Sengketa Tanah melalui Pengadilan Khusus Pertanahan, Jakarta: Gramedia.

Wiradi, Gunawan, 2000, Reformasi Agraria; Perjalanan yang Belum Berakhir, Yogyakarta: INSIST Press.

Nurlinda, Ida, 2009, Prinsip-Prinsip Pembaruan Agraria Perspektif Hukum, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2001, Keadilan dalam Masa Transisi, Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Santoso, Urip, 2012, Hukum Agraria; Kajian Komprehensif, Jakarta: Kencana Penada Media Group.

Purwadi, Y. Slamet, et.al., 2007, Pendidikan Nilai Pancasila, Bandung: Unpar Press.

Tulisan Lain:

Dianto Bachriadi, Reforma Agraria untuk Indonesia; Pandangan Kritis tentang Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) atau Redistribusi Tanah ala Pemerintahan SBY, Tulisan untuk bahan diskusi dalam Pertemuan Organisasi-organisasi Rakyat se-Jawa di Magelang tanggal 6-7 Juni 2007.

Konsorsium Pembaruan Agraria, Laporan Akhir Tahun 2012, Dirilis dalam Konferensi Pers Akhir Tahun Konsorsium Pembaruan Agraria pada tanggal 28 Desember 2012 di Sekretariat KPA, Jakarta.

Website:

Darmayana, Hiski, Hakekat Reformasi Agraria, Sumber: http://www.berdikarionline.com/opini/20111231/hakekat-reformasi-agraria.html#ixzz2waAPoLi8

Fraser, Nancy, Social Justice in The Age of Identity Politics: Redistribution, Recognition, and Participation, Sumber: www.intelligenceispower.com/important%20E-mails%20sent%20attachment/Social%20Justice%20in%20The%20Age%20of%20Identity%20Politics.pdf

Ghimire, Krishna, Hakekat Reformasi Agraria, Sumber: http://www.berdikarionline.com/opini/20111231/hakekat-reformasi-agraria.html#ixzz2JY1hdWzT

Musa, Ali Masykur, 70 Persen Tambang Migas RI Dikuasai Asing, sumber: http://ekbis.rmol.co/read/2013/08/05/120963/Duh,-70-Persen-Tambang-Migas-RI-Dikuasai-Asing-

Sumardjono, Maria S.W., Penyempurnaan UUPA dan Sinkronisasi Kebijakan, Sumber: http://www.kompas.com/kompas-cetak/0309/24/opini/576798.htm


Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Copyright (c) 2016 Perspektif

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

 

View My Stats

P-ISSN 1410-3648     E-ISSN 2406-7385

Perspektif by http://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/index is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Sekretariat: PERSPEKTIF
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Indonesia
Jl. Dukuh Kupang XXV No. 54 Surabaya 60225
Telp. 031- 5677577   HP. 08179392500
email: perspektif_hukum@yahoo.com