PERMASALAHAN HUKUM SUMPAH JABATAN B.J. HABIBIE SEBAGAI PRESIDEN III REPUBLIK INDONESIA

Edi Krisharyanto

Abstract


Pergantian kepemimpinan nasional dalam suatu negara perlu ada aturan, prosedur dan mekanisme yang diperlukan untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanannya, hal ini untuk menghindari kepentingan-kepentingan yang subyektif dari setiap pelaksana yang terkait langsung dalam setiap proses suksesi tersebut.


Keywords


prosedur; suksesi; pergantian presiden

Full Text:

PDF

References


Daud Busroh, Capita Selecta Hukum Tata Negara, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.

Kusnardi, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Sinar Bakti, Jakarta, 1976.

Mashuri M., Kekuasaan Eksekutif di Indonesia, Bina Aksara, Jakarta, 1983.

Ketetapan MPR No. II/MPR/1973 tentang Tata Cara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.




DOI: http://dx.doi.org/10.30742/perspektif.v5i1.228

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Copyright (c) 2016 Perspektif

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

 

View My Stats

P-ISSN 1410-3648     E-ISSN 2406-7385

Perspektif by http://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/index is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Sekretariat: PERSPEKTIF
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Indonesia
Jl. Dukuh Kupang XXV No. 54 Surabaya 60225
Telp. 031- 5677577   HP. 08179392500
email: perspektif_hukum@yahoo.com