PENERAPAN ASAS PERSAMAAN KEDUDUKAN DI DEPAN HUKUM TERHADAP GELANDANGAN DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM

Isetyowati Andayani

Abstract


Gelandangan diatur dalam Pasal 1 PP No. 31 Tahun 1980 yang berarti hak dan kewajiban gelandangan diatur oleh hukum. Dengan mendasarkan pada peraturan hukum yang ada, maka haruslah lebih diupayakan dalam pelaksanaannya. Dan persamaan kedudukan di depan hukum bagi orang gelandangan, sudah diupayakan oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan yang terlalu dan juga melalui beberapa kebijakan yang bertujuan mengangkat harkat dan martabat gelandangan.


Keywords


gelandangan; persamaan di depan hukum; kebijakan

Full Text:

PDF

References


Sunggono, Bambang, Hukum Lingkungan dan Dinamika Kependudukan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.

_______, Hukum dan Kebijaksanaan Publik, sinar Grafika, Jakarta, 1994.

Pound Roscou, Pengantar Filsafat Hukum, Bharata, Jakarta, 1982.

Rahardjo, Satjipto, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 1987.

_______, Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Semarang, 1986.

Soekanto Soejono dan Mustafa Abdullah, Sosiologi Hukum dalam Masyarakat, Rajawali, Jakarta, 1982.




DOI: http://dx.doi.org/10.30742/perspektif.v5i1.229

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Copyright (c) 2016 Perspektif

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

 

View My Stats

P-ISSN 1410-3648     E-ISSN 2406-7385

Perspektif by http://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/index is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Sekretariat: PERSPEKTIF
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Indonesia
Jl. Dukuh Kupang XXV No. 54 Surabaya 60225
Telp. 031- 5677577   HP. 08179392500
email: perspektif_hukum@yahoo.com