EKSISTENSI PENGADILAN PAJAK SEBAGAI BADAN PERADILAN DI INDONESIA

CH. Anggia H.D.K.W.

Abstract


Recently, the existence of Tax Court has increased discussion comparing with the existing State Administrator Court. The independence of Tax Court can be explained that it is the only Court that has particular duty to handle the tax dispute. It has the place to do its juridical function, although at first, as stated in Tax Directorate General eq. Letter of Tax Assessment, the Tax Court was doing the Executive Function only. In term of doing its function, the Tax Court has the independence to make a verdict without decision of any other official office, as clarified in ps. 86 UU No. 14 th. 2002.


Keywords


Tax Court; Tax Dispute; Existence; The Court

Full Text:

PDF

References


Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Kajian Filosofi dan Sosiologis), Candra Pratama, Jakarta, 1996.

Early Suandy, Hukum Pajak, Edisi Kedia (Revisi), Salemba Empat, Jakarta, 2002.

Kansil, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Cetakan Keempat, PT. Prayuda Paramitra, Jakarta, 2003.

Kaligis, Praktek-Praktek Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, Jilid Pertama, Cetakan Pertama, Penerbit Alumni, Bandung, 1998.

Moh. Mahfud, Pokok-Pokok Hukum Administrasi, cetakan Ketiga, Liberty, Yogyakarta, 1998.

Marbun, Peradilan Tata Usaha Negara, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1988.

Philipus M. Hadjon, Sjachrani Basah, dkk, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Cetakan Keenam, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1999.

Rochmat Soemitro, Peradilan Administrasi dalam Hukum Pajak di Indonesia, Cetakan Kelima, PT. Eresco, Bandung, 1991.

_______, Asas dan dasar Perpajakan, Cetakan Keenam, PT. Eresco, Bandung, 2002.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan Ketiga, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1986.

Soegijanto Tjakranegara, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

Sjachran Basah, Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi Indonesia, Alumni, Bandung, 1997.

Wicipto Setiadi, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, aja Grafika, Jakarta, 2001.

Peraturan Perundang-undangan:

Amandemen Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.




DOI: http://dx.doi.org/10.30742/perspektif.v10i2.323

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Copyright (c) 2016 Perspektif

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

 

View My Stats

P-ISSN 1410-3648     E-ISSN 2406-7385

Perspektif by http://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/index is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Sekretariat: PERSPEKTIF
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Indonesia
Jl. Dukuh Kupang XXV No. 54 Surabaya 60225
Telp. 031- 5677577   HP. 08179392500
email: perspektif_hukum@yahoo.com