PENATAAN DAN PENGELOLAAN WILAYAH KELAUTAN PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
DOI:
https://doi.org/10.30742/perspektif.v18i3.44Keywords:
pengelolaan, kelautan, otonomi daerah dan berkelanjutan, management, marine, local autonomy and sustainableAbstract
Penataan wilayah kelautan diperlukan dalam kaitannya pengaturan pemanfaatan laut secara optimal dengan mengakomodasi semua kepentingan sekaligus sebagai upaya menghindari adanya konflik pemanfaatan ruang di laut dan pemanfaatan sumber daya kelautan sehingga harus diberikan batas yang jelas antara zona pemanfaatan yang satu dengan zona yang lain, sehingga wilayah laut dapat memberikan manfaat bagi segenap masyarakat di Indonesia khususnya masyarakat pesisir. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengkaji tentang penataan dan pengelolaan wilayah dan sumber daya kelautan secara terpadu dalam Hukum Agraria Perspektif Otonomi Daerah, serta untuk menganalisis penataan dan pengelolaan sumber daya kelautan secara berkelanjutan dalam Hukum Agraria Perspektif Otonomi Daerah. Pengelolaan kawasan pesisir dan lautan hendaknya dilakukan secara terpadu, meliputi kawasan daratan dan kawasan lautan, mencakup berbagai sektor dan subsektor yang berbeda, pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang diorientasikan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang.
Structuring the sea area required in relation to setting the optimal utilization of the sea to accommodate all interests as well as efforts to avoid any conflict in the sea of space utilization and utilization of marine resources and should be given a clear boundary between the zones use zone one with another, so that the sea area can provide benefits for all the people in Indonesia, especially coastal communities. Integrated coastal zone management and sustainability into account. The purpose of this paper is to study about the structuring and management of marine areas and resources in an integrated manner in Agrarian Perspective of Regional Autonomy Law, as well as to analyze the structuring and management of marine resources in a sustainable manner in the Regional Autonomy Law of Agrarian Perspective. Coastal and ocean management should be done in an integrated manner, covering lands and seas region, spanning multiple sectors and sub-sectors are different, sustainable development is development oriented to meet the needs of the present without compromising the ability of future generations.
References
Buku:
Bengen, 2005, Buku Narasi menuju Harmonisasi Sistem Hukum sebagai Pilar Pengelolaan Wilayah Pesisir Indonesia, Jakarta: Bappenas.
Dahuri, Rokhmin, et. al., 2001, Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu, Jakarta: Pradnya Paramita.
Dahuri, Rokhmin, 2003, Keanekaragaman Hayati Laut, Aset Pembangunan Berkelanjutan Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Hadi, Sudharto P., 2005, Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Kusumastanto, Tridoyo, 2002, Indonesia Ocean Outlook 2004 “Laut Masa Depan Bangsa”, PKSPL-IPB.
Parlindungan, A.P., 1998, Komentar atas Undang-Undang Pokok Agraria dilengkapi PP 40 dan 41 Tahun 1996, Bandung: Mandar Maju.
Prihatin, Eko Sabar, 2006, Otonomi Daerah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Laporan hasil penelitian Fakultas Hukum Universitas Dipenorogo.
Ridwan, Juniarso dan Achmad Sodik, 2008, Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah, Cetakan I, Bandung: Nuansa.
Rudyanto, Arifin, Kerangka Kerjasama dalam Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut, Makalah Disampaikan pada Sosialisasi Nasional Program MFCDP, 22 September 2004.
Silalahi M. Daud, 2001, Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Bandung: Alumni.
Syahri, Alvi, 2003, Pengaturan Hukum dan Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Permukiman Berkelanjutan, Cetakan I, Medan: Pustaka Bangsa Press.
Peraturan Perundang-undangan:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (LNRI-1960-104, TLN-2043).
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI-2004-125, TLN-4437).
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (LNRI-2007-68, TLN-4725).
Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 327/KPTS/2002 tentang Penetapan Enam Pedoman Bidang Penataan Ruang.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).
The Authors submitting a manuscript do so on the understanding that if accepted for publication, copyright of the article shall be assigned to jurnal PERSPEKTIF and Research Institutions and Community Service, Wijaya Kusuma Surabaya University as publisher of the journal.
