REGULASI INDUSTRI TELEKOMUNIKASI NASIONAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA

Authors

  • Ari Purwadi Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Jl. Dukuh Kupang XXV No. 54, Surabaya

DOI:

https://doi.org/10.30742/perspektif.v10i1.517

Keywords:

telecommunication industry monopoly, unhealthy competition, exclusive rights, duopoly

Abstract

Industrial regulation of telecommunication has been arranged by Act No. 36 Year 1999 that has given chances for pro-competition and anti-monopoly. Government policies on telecommunication have not opened the chances widely due to telecommunication performance exclusively or in such duopoly manner. Practically conducts that lead to unhealthy competitions in implementation of telecommunication are still found.

References

Buku :

Fuady Munir, Hukum Anti Monopoli (Menyongsong Era Persaingan Sehat), Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Head, John W., Pengantar Ilmu Hukum Ekonomi, Edisi Bahasa Indonesia, ELIPS, Jakarta, 1999.

Howell, Rate A, et.al., Business Law, The Drycles Press, Hindale-USA, 1979.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Thaun 1997 tnetang Waralaba.

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pengawasan Kompetisi yang Sehat Dalam Penyelenggaraan Jaringan Tetap dan Penyelanggaraan Jasa Teleponi Dasar.

Jurnal/Koran/Dokumen :

Purwadi,Ari, “Implikasi Undang-undang Persaingan Usaha Terhadap Perlindungan Konsumen”, Era Hukum, No. 1 Th. 7 Juli 2000 .

Moch.S.Hendrowiyono, “Industri Telekomunikasi Tal Nyaman Untuk Pendatang Baru”, Kompas, 15 Juli 2004.

Danrivanto Budhijanto “ Perang SLP Berujung Ke KPPU”, Kompas 15 Juli 2004.

Haryo Aswicahyono, “Persaingan Pasar”, Kompas, 2 September 2004.

“Gagal, Hak Duopoli Telekomunikasi”, Kompas, 16 September 2004.

Abdulrahman, “Bebaskan Industri Telekomunikasi, Segera!”, Kompas, 6 Oktober 2004.

Cetak Biru (Blue Print) Kebijakan Pemerintah Tentang Telekomunikasi.

Downloads

Published

2006-01-29