HAK DAN KEWAJIBAN WARGA BINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Suhandi Suhandi

Abstract


Warga binaan dalam lembaga pemasyarakatan mempunyai kedudukan yang rentan terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu pejabat atau petugas lembaga pemasyarakatan perlu memahami dan mengimplematasikan UU No. 12 Tahun 1995, serta UU No. 39 Tahun 1999. Lembaga pemasyarakatan dalam melaksanakan fungsinya mendasarkan pada asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan pendidikan serta penghormatan harkat dan martabat manusia, karena warga binaan sebenarnya hanya kehilangan kebebasan sementara, tetapi mereka tidak kehilangan hak-hak yang lainnya.

Inmates in correctional institutions has a vulnerable position against human rights violations. Therefore, officers or prison officers need to understand and mengimplematasikan Law. 12 of 1995, as well as Law. 39, 1999. Correctional institutions in carrying out its functions based on the principle aegis, equality of treatment and education services as well as respect for human dignity, because the inmates actually lost only temporary freedom, but they do not lose the rights of others.


Keywords


narapidana; lembaga pemasyarakatan; hak asasi manusia; Prisoners; prisons; human rights

Full Text:

PDF

References


A. Hamzah dan Siti Rahayu. (1983). Sistem Pemidanaan dan Pemidanaan di Indonesia, Akademika Presindo, Jakarta.

Arswendo Atmowiloto. (1996). Hak Hak Narapidana, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.

Bambang Poernomo. (1986). Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan, Liberty, Yogyakarta.

Bambang Waluyo. (2000). Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika.

C.I. Harsono.(1995). Sistem Baru Pemidanaan Narapidana, Penerbit Djambatan.

Djoko Prakoso. (1988). Hukum Penitensier di Indonesia, Leberty.

Dwidja Priyatna. (2006). Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, PT. Refika Aditama.

J.E. Sahetapy. (1982). Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana, Jakarta, CV Rajawali.

John P. Humphery. (1994). Magna Charta Umat Manusia, Peter Davies (ed), HAM, Terjemahan, Jakarta, Penerbit Yayasan Obor Indonesia.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. (1983). Pidana dan Pemidanaan, Purwokerto, Fakultas Hukum Unsoed.

Mansyur Effendi. (1992). Dimensi/Dinamika HAM dalam Hukum Nasional dan Internasional, Jakarta, Penerbit Ghalia Indonesia.

Moeljatno. (1985). Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia, Jakarta, Bina Aksara.

Romli Atmasasmita.(1982). Kepenjaraan Sebuah Bunga Rampai, Bandung Armica.

_______, Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia, Bandung, Alumi.

Sudarto. (1975). Hukum Pidana I A, Bandung Alumi.

Sanipah Faisal. (1990). Penelitian Kualitatif, Dasar-dasar dan Aplikasi, Malang.

Soeharto. (2007). Perlindungan Hak, tersangka, Terdakwa dan Korban Tindak Pidana Terorisme dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Bandung.

Jurnal/Makalah/Publikasi

Anton Nafsika. (2004). Makalah Sosialisasi / Pemahaman HAM tentang Perlindungan dan Pemahaman Ham Bagi Warga Binaan.

Bresman Sianipar. (2004). Makalah Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan.

Yusti Probowati. (2004). Perlunya Pembinaan Psikologis Narapidana di Tinjau dari Pemenuhan HAM.

Peraturan Perundang-undangan

UUD 1945 Amandemen Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan.

Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Agains Tortureand other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment (Konvensi menentang Penyiksaan dan Perlakukan atau Penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendah-kan martabat manusia).

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata cara Pelaksanaan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990.




DOI: http://dx.doi.org/10.30742/perspektif.v15i2.52

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Copyright (c) 2016 Perspektif

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

 

View My Stats

P-ISSN 1410-3648     E-ISSN 2406-7385

Perspektif by http://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/index is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Sekretariat: PERSPEKTIF
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Indonesia
Jl. Dukuh Kupang XXV No. 54 Surabaya 60225
Telp. 031- 5677577   HP. 08179392500
email: perspektif_hukum@yahoo.com