ANALISA YURIDIS PROSEDUR MEMORANDUM I DAN MEMORANDUM II DPR MENUJU SIDANG ISTIMEWA 2001 (Opini Publik dan Polemik Interpretasi Hukum Ketatanegaraan Indonesia)

Noor Tri Hastuti

Abstract


Dinamika ketatanegaraan harus diwujudkan dalam ketentuan formal yang harus dipatuhi oleh lembaga-lembaga negara sebagai alat perlengkapan negara. Memorandum adalah tata cara yang ditetapkan sebagai bentuk pengawasan DPR terhadap kinerja Presiden dalam melaksanakan GBHN. DPR akan meminta kepada MPR untuk mengadakan Sidang Istimewa, bila Presiden tidak memperhatikan Memorandum DPR tersebut. Realitas yang terjadi di balik fenomena Memorandum dan Sidang Istimewa adalah saratnya nuansa kepentingan politik berbagai pihak yang terlibat, adanya polemik interpretasi hukum yang sebenarnya telah disadari adanya legitimasi formal atas permasalahan tersebut. Hal ini ditambah dengan belum membudayanya ketertundukan pada supremasi hukum di kalangan politisi yang duduk dalam Majelis dan Parlemen.


Keywords


Memorandum; Presiden; Sidang Istimewa

Full Text:

PDF

References


Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-undangan Dasar dan Pembentukannya, Kanisius, Jakarta, 1998.

Max Bobby, DPR-RI, Pustaka Tunas Harapan, Jakarta, 1994.

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung, 1986.

Sri Soemantri M., Undang-Undang Dasar dan Ketetapannya MPR Sebagai Produk MPR, Orasi Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 21-2-1987.

Sri Soemanri M., Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia, Alumni, Bandung, 1992.

Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, LP3ES, Jakarta, 1998.

I Dewa Gede Atmadja, Penafsiran Konstitusi Dalam Rangka Sosialisasi Hukum, Pidato Pengenalan Jabatan Guru Besar Dalam Bidang Hukum HTN, Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar, 10 April 1996.

Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2000.

Philipus M. Hadjon, Lembaga-Lembaga Tinggi Negara Menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia, 1983.

Samidjo, Ilmu Negara, Penerbit Armico, Bandung, 1997.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Copyright (c) 2016 Perspektif

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

 

View My Stats

P-ISSN 1410-3648     E-ISSN 2406-7385

Perspektif by http://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/index is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Sekretariat: PERSPEKTIF
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Indonesia
Jl. Dukuh Kupang XXV No. 54 Surabaya 60225
Telp. 031- 5677577   HP. 08179392500
email: perspektif_hukum@yahoo.com