PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA (Kajian Paradigmatik)

Yusmilarso Yusmilarso

Abstract


Banyak arti kata paradigma Thomas Khun mengartikannya dalam tidak kurang dari 21 makna yang berbeda, sehingga sering menimbulkan kesalahfahaman. Dalam tulisan ini paradigma diartikan sebagai cara pandang yang fundamental berisikan konsep, teori, metodologi atau cara pendekatan yang dapat dipergunakan para teoritisi dan praktisi dalam menangani suatu masalah baik dalam kaitan pengembangan ilmu maupun dalam upaya pemecahan bagi kemajuan hidup dan kehidupan manusiaan. Di sini digunakan paradigma yang lazim digunakan dalam ilmu hukum yaitu paradigma ideologi, paradigma nilai, dan paradigma  institusi. Seperti peraturan perundangan yang lain, peraturan perundangan bidang pemerintahan daerah juga tidak lepas dari perkembangan sosial politik waktu itu. Sampai pertengahan tahun 1970-an, setelah 30 tahun merdeka, dalam bidang pemerintahan daerah Indonesia masih bergelut dalam paradigma ideologi dan baru setelah itu mulai dengan paradigma baru, paradigma institusi.


Keywords


pemerintah daerah; paradigma; ideologi

Full Text:

PDF

References


A. Muslimin, Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah, Penerbit Alumni, Bandung, 1982.

Deborah Redman, Economics and The Philosophy of Science, Oxford University Press, 1980.

Daniel Bell, The End of Idiology, On The Exhaustion of Political Ideas in the Fifties, Harvard University Press, 1988.

Fremont E'ast and James E. Rosenzweig, Organization and Management : A Systems Approach, McGraw Hill KOgakusha, 1974.

George Frederickson, The New Public Administration, Alabama University Press, 1980.

JD. Ledge Central Authority and Regional Autonomy In Indonesia : A Study In Local Administration, 1950-1960, Cornell University Press, Ithaca, 1961.

Muhammad Yamin, Proklamasi dan Konstitusi, Penerbit Djambatan, 1960.

Mustopadijaya AR, Paradigma Paradigma Pembangunan Administrasi Negara dan Manajeman Pembangunan dalam Laporan Temu Kaji Posisi dan Peran Ilmu Administrasi dan Manajemen dalam Pembangunan, LAN, 1988.

Soenarko, Susunan Negara Kita IV, Azas dan Dasar Pemerintahan Otonomi, Penerbit Djambatan, 1955.

......, Susunan Negara Kita III, Sedjarah dan Pertumbuhan Pemerintah Daerah, Penerbit Djambatan, 1955.

Soehino, Hukum Tata Negara : Teknik Perundang-undangan, Liberty, Yogja, 1996.

Soewarno Hadiatmodjo, Himpunan Peraturan Tentang Pemerintahan Daerah di Indonesia, Mega Bookstore, 1964.

Soewarno Handayaningkrat, Administrasi Pemerintah Dalam Pembangunan Nasional, CV. Haji MAs Agung, 1988.

The Liang Gie, Kumpulan Pembahasan Terhadap Undang-Undang Tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah Indonesia, Penerbit Karya Kencana, Yogjakarta, 1977.

Thomas S. Kuhn, The Strukture of Scientific Revolution, 2nd ed, enlarge, The University of Chicago Press, 1970.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan Penjelasannya.




DOI: http://dx.doi.org/10.30742/perspektif.v2i3.551

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Visit My Stats

Creative Commons License PERSPEKTIF is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

     Secretariat:
     Faculty of Law, Wijaya Kusuma Surabaya University
     Dukuh Kupang XXV/54, Surabaya, 60225
     HP. 081938020282
     Email: perspektif_hukum@yahoo.com 

p-ISSN: 1410-3648

e-ISSN: 2406-7385