PEMBINAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (Tinjauan Kemanusiaan dan Yuridis)

Bambang Yunarko

Abstract


Untuk Meningkatkan prestasi dan pelayanan pegawai negeri kepada masyarakat sebgai negara abdi masyarakat, amak pegawai negeri wajib dibina. Hal ini bisa menguntungkan bagi negara, masyarakat maupun pegawai negeri itu sendiri. Pembinaan pegawai negeri tidak bisa lepas dari kebutuhan dan hak-hak dasar manusia, karena pegawai negeri itu merupakan sekelompok manusia yang mengabdikan dirinya atau tenaganya kepada negara, oleh karena itu kebuuhan pegawai sebagai manusia. Usaha-usaha untuk pembinaan pegawai yang terkait dengan kebutuhan pegawai ialah ; pemberian gaji yang layak, peningkatan karier, disiplin, hak istirahat, penghargaan, organisasi pegawai, fasilitas kerja, keselamatan, keamanan dan keselamatan kerja, perangsang, rekreasi dan pensiun.


Keywords


pegawai negeri sipil; pembinaan; hak dasar manusia

Full Text:

PDF

References


Moekijat, Perencanaan dan Pengembangan Karier Pegawai, Remaja Rosdakarya. Bandung 1986.

Mahmud, Hukum Kepegawaian Indonesia, Liberty, Jogjakarta, 1988.

Moenir, Pembinaan Kepegawaian, Gunung Anyar, Jakarta, 1995.

Robert L Martis, John W . Jockson, Personel, West Publishing Coy, Sin Poul Min Nescota, 1979.

Sastra Djatmika, Marsono, Hukum Kepegawaiaan di Indonesia, Djambatan, Jakarta, 1985.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaiaan.




DOI: http://dx.doi.org/10.30742/perspektif.v2i3.556

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Visit My Stats

Creative Commons License PERSPEKTIF is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

     Secretariat:
     Faculty of Law, Wijaya Kusuma Surabaya University
     Dukuh Kupang XXV/54, Surabaya, 60225
     HP. 081938020282
     Email: perspektif_hukum@yahoo.com 

p-ISSN: 1410-3648

e-ISSN: 2406-7385