HAK ASASI MANUSIA DAN BIROKRASI TANTANGAN MENUJU NEGARA HUKUM KESEJAHTERAAN

Marcus Lukman

Abstract


Dalam rangka menegakkan Negara Hukum Indonesia yang berwawasan kesejahteraan dan kemakmuran perlu dikembangkan transformasi Model Birokrasi Otoriter (MBO) menjadi Model Birokrasi Kerakyatan (MBK) yang adaptif terhadap eksistensi HAM, hak-hak dan kewajiban warga negara. Mentolerirkan pelanggaran HAM demi kepentingan stabilitas nasional, pertumbuhan GNP dan pemerataan hasil pembangunan sering berpotensi menjadi sumber konflik antara birokrat dengan warga masyarakat.


Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30742/perspektif.v3i1.572

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Visit My Stats

Creative Commons License PERSPEKTIF is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

     Secretariat:
     Faculty of Law, Wijaya Kusuma Surabaya University
     Dukuh Kupang XXV/54, Surabaya, 60225
     HP. 081938020282
     Email: perspektif_hukum@yahoo.com 

p-ISSN: 1410-3648

e-ISSN: 2406-7385