HAM DAN BIROKRASI PERADILAN DI INDONESIA

Nur Yahya

Abstract


Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, liberalisasi dan globalisasi membawa dampak yang sangat luas dan konkrit. Fenomena ini terlihat dengan munculnya ke permukaan panggung politik nasional di tingkat Majelis mengenai urgensi Deklarasi Pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Kuatnya pertentangan kelompok “universalime” yang dipelopori oleh lembaga swadaya masyarakat dengan kelompok “partikularisme” yang didukung oleh aparat deklarasi HAM dalam produk MPR masih bersifat setengah hati. Kebenaran analisis ini akan semakin kuat apabila dikaitkan dengan perilaku birokrasi penegakan hukum yang berafiliasi di bawah pemerintah. Qua Vadis HAM!


Keywords


HAM; birokrasi; universalisme; partikularisme

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30742/perspektif.v3i1.573

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Visit My Stats

Creative Commons License PERSPEKTIF is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

     Secretariat:
     Faculty of Law, Wijaya Kusuma Surabaya University
     Dukuh Kupang XXV/54, Surabaya, 60225
     HP. 081938020282
     Email: perspektif_hukum@yahoo.com 

p-ISSN: 1410-3648

e-ISSN: 2406-7385