PROBLEMATIKA YURIDIS PENGATURAN BADAN USAHA MILIK DESA

Endang Retnowati, Edi Krisharyanto

Abstract


Otonomi Desa memberikan peluang yang luas kepada Desa untuk mengatur rumah tangganya, melalui menggali dan mengembangkan potensi Desa. Salah satu peluangnya yang diberikan oleh Undang-Undang Desa adalah pendirian BUM Desa. Dengan adanya BUM Desa maka diharapkan pendapatan desa bertambah, sehingga kemampuan Desa untuk membangun dan memberdayakan masyarakat pun meningkat. Sebagai pelaksanaan Undang-Undang Desa berkaitan dengan BUM Desa dibentuk Permendes Nomor 4 Tahun 2015. Namun keberadaan Permendes tersebut dipandang menimbulkan permasalahan atau problematik khususnya mengenai pengaturan organisasi dan perangkat BUM Desa serta bentuk usahanya, yakni Perseroan Terbatas dan tidak Berbadan Hukum. Adanya tumpang tindih tugas dan kewenangan Perangkat (Penasehat, Pelaksana Operasional, dan Pengawas) serta Pertanggungjawabannya. Tidak adanya kejelasan pemegang saham dan bentuk tidak berbadan hukum yang dimaksud. Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah Perseroan Terbatas esensinya adalah perkumpulan modal dan ditujukan untuk keuntungan sebesar-besarnya bagi pemilik modal. Jika unit usaha BUM Desa berbentuk Perseroan Terbatas maka penting menentukan siapa sebagai pemegang saham. Perlu adanya partisipasi masyarakat sebagai bagian dari pemilik saham perseroan.

Village Autonomy provides a broad opportunity for the Village to manage its household, through exploring and developing the potential of the Village. One of the opportunities provided by the Village Law is the establishment of BUM Desa. With the existence of BUM Desa, it is expected that village income will increase, so that the ability of the Village to build and empower the community will increase. As the implementation of the Village Law relating to BUM Desa, Permendes was established No. 4 of 2015. However, the existence of the Permendes was seen as causing problems or problems especially regarding the arrangement of BUM Desa organizations and devices and the form of its business, namely Limited Liability Companies and not Legal Entities. There are overlapping duties and authority of the Device (Advisor, Operational Executor and Supervisor) and their Accountability. The absence of clarity of shareholders and the non-legal form in question. This research is a Normative research. The results obtained from this study are the Company’s Limited essence is a capital association and is intended for maximum profit for capital owners. If the BUM Desa business unit is in the form of a Limited Liability Company, it is important to determine who is the shareholder. There needs to be community participation as part of the company’s shareholders.

Keywords


BUM Desa; Organisasi dan Perangkat BUM Desa; Bentuk Usaha; BUM Desa; Organization and Devices of BUM Desa; Form of Business

Full Text:

PDF

References


Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Buku:

Hatta, Mohammad, (2014), Politik, Kebangsaan, Ekonomi (1926-1977), Jakarta: Kompas.

Huda, Ni’matul, (2015), Hukum Pemerintahan Desa dalam Konstitusi Indonesia sejak Kemerdekaan Hingga era Reformasi, Malang: Setara Press.

Juliantara, Dadang, (2003), Pembaharuan Desa, Bertumpu pada Angka Terbawah, Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama.

Kartohadikoesoemo, Soetardjo, (1965), Desa, Bandung: Sumur.

Marzuki, M. Laica, (2006), Berjalan-jalan di Ranah Hukum Edisi Revisi, Jakarta: Sekretariat Jendera Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

Maschab, Mashuri, (2013), Politik Pemerintahan Desa di Indonesia, Yogyakarta: PolGov, Research Centre For Politics and Government, Department of Politics and Government, FISIPOL UGM.

Ndraha, Taliziduhu, (1991), Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa, Cetakan Ketiga, Jakarta: Bumi Aksara.

Nonet, Phillip dan Philip Selnik (eds.), (2013), Hukum Responsif, terjemahan Raisul Muttaqien, Bandung.

Nurcholis, Hanif, (2007), Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Jakarta: Grasindo.

Soekanto, Soerjono, (2010), Sosiologi Suatu Pengantar Edisi 12, Jakarta: Rajawali Pers.

Surianingrat, Bayu, (1981), Pemerintahan dan Administrasi Desa, Jakarta: Aksara Baru.

Syafrudin, Ateng dan Suprin Na’a, (2010), Republik Desa Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern dalam Desain Otonomi Desa, Bandung: Alumni.

Widjaja, HAW., (2003), Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh, Jakarta: Rajawali Pers.

Sumber Lain:

ANTARA News Aceh, Jumat, 11 November 2016, berdasarkan Keputusan Mendagri Nomor 140/9756/Tahun 2016 tentang Nama, Kode dan Jumlah Desa 2016.

Carwiaka, Wayan, “Pelaksaanaan Otonomi Desa di Desa Bumi Rapak Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur”, eJournal Ilmu Pemerintahan, Volume 1, Edisi 1, Tahun 2013, hlm. 123-134.

Kusumaputra, Ardhiwinda, 2017, “Konsep Pengelolaan Sumberdaya Air Berdasarkan Otonomi Desa Guna Mengaktualisasikan Akses Hak Atas Air Bagi Masyarakat”, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pajajaran Bandung.

Naskah Akademis Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, pada BAB I, subbab Dasar Pemikiran (Argumentasi Historis).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Copyright (c) 2018 Perspektif

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

 

View My Stats

P-ISSN 1410-3648     E-ISSN 2406-7385

Perspektif by http://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/index is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Sekretariat: PERSPEKTIF
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Indonesia
Jl. Dukuh Kupang XXV No. 54 Surabaya 60225
Telp. 031- 5677577   HP. 08179392500
email: perspektif_hukum@yahoo.com