ESTABLISHMENT AND ENFORCEMENT OF REGIONAL REGULATION RELATED TO LAW AND HUMAN RIGHTS

Suroto Suroto

Abstract


Kekuasaan yang diperoleh pemerintah melalui mekanisme pemilihan yang berbasis kedaulatan rakyat selanjutnya dijabarkan dalam kewenangan dan hukum yang melandasi kewenangan tersebut. Sejauh ini Undang-Undang, Konvensi-Konvensi Internasional yang telah diratifikasi, dan Peraturan Pemerintah, maupun Keputusan Presiden belum sepenuhnya diimplementasikan secara eksplisit dalam pembentukan Peraturan Daerah yang terkait Hukum dan HAM. Dalam penyusunan Peraturan Daerah terkait Hukum dan HAM, para pejabat yang berwenang melibatkan tenaga ahli yang memiliki kompetensi di bidang Hukum dan HAM. Pengaruh faktor kepentingan dalam pembentukkan hukum dan HAM sangat besar, seperti faktor ekonomi dan politik. Kondisi ini diduga menjadi penyebab mengapa pelibatan partisipasi masyarakat dalam pembentukan Hukum dan HAM di Jawa Tengah masih bersifat elitis yakni hanya melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, sehingga tidak mencerminkan keterwakilan kepentingan masyarakat. Cara mencegah dan mengatasi kondisi tidaklah cukup dengan seruan moral saja, tapi perlu upaya yang dapat mengeliminir penyimpangan pembentukan dan penegakkan hukum dan HAM khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan lingkungan hidup.

The power obtained by the government through the mechanism of people sovereignty-based election is then elaborated in the laws and authority underlying the authority. So far, Laws, Ratified International Conventions, government regulations, and Presidential Decrees have not fully been implemented explicitly in the formation of regional regulations related to Law and Human Rights. In the preparation of Regional Regulations related to Law and Human Rights, the authorized officials involved the experts with the competence in the field of Law and Human Rights. The influence of interest factor in the formation of law and human rights is great, such as economic and political factors. The condition seemed to be the cause why the inclusion of public participation in the establishment of law and human rights in Central Java was still elitical by only involving public figures. Therefore, it does not reflect the representation of the interests of society. The way how to prevent and handle the condition is not merely through a moral appeal, but an effort to eliminate irregularities in the establishment and enforcement of law and human rights is necessary, especially in education, health, employment and the environment.


Keywords


HAM; penegakan hukum; peraturan daerah; human rights; law enforcement; regional regulation

Full Text:

PDF

References


Laws:

The 1945 Constitution.

Law No. 39 of 1999 on Human Rights.

Law No. 10 of 2004 on Establishment of Law.

Books:

Bahar, Saafroedin, (2002), Konteks Kenegaraan Hak Asasi Manusia, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Kusumaatmadja, Mochtar, (2002), Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan, Bandung: Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan dan PT Alumni.

Manan, Bagir dkk., (2001), Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia, Bandung: PT Alumni.

Ruwiastuti, Maria Rita, (2000), Sesat Pikir Politik Hukum Agraria Membongkar Alas Penguasaan Negara atas Hak-Hak Adat, Yogyakarta: Insist Press, KPA dan Pustaka Pelajar.

Salam, Moch. Faisal, (2002), Peradilan HAM di Indonesia, Bandung: Pustaka.

Seidman, Ann, Robert Seidman, dan Nalin Abeyeskere, (2001), Penyusunan Rancangan Undang-Undang dalam Perubahan Masyarakat yang Demokratis, Sebuah Panduan Untuk Pembuat Rancangan Undang-Undang, ELIPS.

Tachjan, Reformasi Hukum, (2001), Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum, Bandung: Mandar Maju.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Copyright (c) 2018 Perspektif

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

 

View My Stats

P-ISSN 1410-3648     E-ISSN 2406-7385

Perspektif by http://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/index is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Sekretariat: PERSPEKTIF
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Indonesia
Jl. Dukuh Kupang XXV No. 54 Surabaya 60225
Telp. 031- 5677577   HP. 08179392500
email: perspektif_hukum@yahoo.com