DEREGULASI DAN DEBIROKRATISASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIJINAN

Ari Purwadi

Abstract


Desentralisasi pelayanan publik untuk mewakili upaya pemerintah setempat untuk membuat debirokratisasi. Melalui konsep menemukan kembali pemerintah yang dapat digunakan untuk reformasi birokrasi dalam pengelolaan pelayanan publik. Debirokratisasi publik dan deregulasi bahwa spesifikasi manajemen orientasi umum pelayanan publik dan juga panduan untuk menilai kinerja pelayanan publik. Deregulasi pelayanan perizinan dengan mengorganisir layanan perijinan terpadu di pemerintah daerah.

Decentralize the public service to local government represent the effort to do the debureaucracyzation. Through concept of Reinventing Government can be used for the reform of bureaucracy in public service management. Debureaucracyzation and deregulation public service as specifying of common guidance of public service management and also guidance of public service performance assessment. Deregulation to management of licensing service as arranging of inwrought licensing service in local government. 


Keywords


Deregulasi; Debirokratisasi; Pelayanan Perizinan; deregulation; debureaucracyzation; licensing service

Full Text:

PDF

References


Fanani, (2010) Ahmad Zaenal Optimalisasi Pelayanan Publik: Perspektif David Osborne dan Ted Gaebler, didownload dari http:// www.badilag.net/data/ARTIKEL.

JPIP (The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi), (2007). Paparan Hasil Monitoring Otonomi Daerah di Jatim, Memutus Rantai Panjang Layanan Publik.

Osborne, David dan Ted Gaebler, (1996), Mewirausahakan Birokrasi, terjemahan Abdul Rasyid, Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Keputusan Menpan Nomor: 63/KEP/ M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pe-nyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP).

Permendagri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tatakerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu Di Daerah.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik.




DOI: http://dx.doi.org/10.30742/perspektif.v16i1.68

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Visit My Stats

Creative Commons License PERSPEKTIF is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

     Secretariat:
     Faculty of Law, Wijaya Kusuma Surabaya University
     Dukuh Kupang XXV/54, Surabaya, 60225
     HP. 081938020282
     Email: perspektif_hukum@yahoo.com 

p-ISSN: 1410-3648

e-ISSN: 2406-7385