PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH MELALUI JUAL BELI

Abdillah Muhammad Zuhdi, Aghnia Risqa Hudiyahrahma

Abstract


The local government has land assets as the regional property. The status of goods belonging to the region is the Right to Use or the management Rights. Based on Government Regulation No. 27 of 2014 juncto the regulation of Minister of Home Affairs No. 19 of 2016, regional property in the form of land is transferred by the Regional Government to third parties through buying and selling. Transfer of land regional property in the form of land through illegal sale due to the Regional Government not having the authority to transfer regional property in the form of land through buying and selling to third parties. Regional property in the form of land with the right of use or management rights cannot be transferred by the Regional Government to third parties through buying and selling. Legal remedies that can be taken by third parties to obtain regional property in the form of Land Use Rights or Management Rights through the release of rights, namely the Regional Government releases the regional property in the form of Land Use Rights or Management Rights for the benefit of third parties with compensation by third parties to the Regional Government.The release of regional property rights in the form of land with the right of use or management rights by the Regional Government is carried out with the approval of the Regional People's Representative Assembly.


Keywords


the regional land asset; Rights to Use; Management Rights; buying and selling; release of rights

Full Text:

PDF

References


Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Undang-Undang No 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah.

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 1997 tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Karena Pemberian Hak Pengelolaan.

Peraturan Pemerintah No. 112 Tahun 2000 tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Karena Pemberian Hak Pengelolaan.

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Peraturan Presiden No. 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara dan Kebijaksanaan Selanjutnya.

Peraturan Menteri Agraria No. 1 Tahun 1966 tentang Pendaftaran Hak Pakai dan Hak Pengelolaan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Penyediaan dan Pemberian Tanah Untuk Keperluan Perusahaan.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Buku:

Abdurrahman, (1996), Masalah-masalah Pencabutan Hak Atas Tanah dan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Boedi Harsono, (1971), Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya, Djambatan, Djakarta.

Irene Eka Sihombing, (2017), Segi-segi Hukum Tanah Nasional Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta.

Urip Santoso, (2013), Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Airlangga University Press, Surabaya.

-----------------, (2015), Perolehan Hak Atas Tanah, Kencana Prenada Media, Jakarta.

----------------, (2017), Hak Atas Tanah, Hak Pengelolaan, dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, Kencana Prenada Media, Jakarta.

----------------, (2019), Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah, Cet. VI, Kencana Prenada Media, Jakarta.

Jurnal/Majalah:

A.P. Parlindungan, (Maret – April 1991), “Beberapa Konsep Tentang Hak-hak Atas Tanah”, Majalah CSIS, Tahun XX No. 2, Jakarta.

Boedi Harsono, (April 1990). “Aspek Yuridis Penyediaan Tanah”, Majalah Hukum dan Pembangunan, Nomor 2 Tahun XX, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Eman Ramelan, (Juni 2006), “Hak Pengelolaan Setelah Berlakunya Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999, Jurnal YURIDIKA, Vol. 15 No. 3, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

Maria S.W. Sumardjono, “Aspek Teoritis Peralihan Hak Atas Tanah Menurut UUPA” Majalah Mimbar Hukum, No. 18/X/1993, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1993.

Urip Santoso, (Oktober 2010), “Perolehan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Perusahaan Swasta”, Jurnal Pro Justitia, Fakultas Hukum Universitas Khatolik Parahiyangan, Bandung.

----------------, (September 2018), “Penggunaan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya Oleh Pihak Ketiga Dalam Bentuk Izin Pemakaian Tanah (Perspektif Hukum Pertanahan)”, Jurnal Perspektif, Volume 23 Nomor 3, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya.

Makalah:

Urip Santoso, (Mei 2019), “Ruislag Tanah Aset Pemerintah Daerah dan Tanah Perseroan Terbatas” Makalah, Fakultas Hukum Universitas Airlangga.




DOI: http://dx.doi.org/10.30742/perspektif.v25i1.708

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Copyright (c) 2020 Perspektif

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

 

View My Stats

P-ISSN 1410-3648     E-ISSN 2406-7385

Perspektif by http://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/index is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Sekretariat: PERSPEKTIF
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Indonesia
Jl. Dukuh Kupang XXV No. 54 Surabaya 60225
Telp. 031- 5677577   HP. 08179392500
email: perspektif_hukum@yahoo.com