EVALUASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM DALAM PERSPEKTIF KONSTRUKSI HUKUMNYA
DOI:
https://doi.org/10.30742/perspektif.v25i1.744Keywords:
sengketa proses pemilu, Bawaslu, upaya administratif, election process dispute, administrative effortsAbstract
Ditinjau dari teori hukum, desain penyelesaian sengketa proses Pemilu banyak menemui ketidaksesuaian diantaranya adalah menyamakan pengaturan (hukum acara) antara sengketa proses Pemilu yang melibatkan pejabat tata usaha negara dengan yang tidak melibatkan pejabat tata usaha negara, proses upaya administrasi yang terlalu betele-tele, menempatkan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai pengadilan yang memiliki kewenangan (kompetensi) mengadili setelah melalui upaya administrasi di Bawaslu serta legal standing pemohon yang cenderung menegasikan hak konstitusional warga negara. Tulisan ini akan mengulas dan meluruskan desain penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan beberapa Peraturan Badan Pengawas Pemilu. Tulisan ini menggunakan pendekatan normatif dengan menganalisa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Pemilu dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan Bawaslu, dengan cara disandingkan dengan teori hukum sebagai pisau analisis.
Judging from the legal theory, the design of election process dispute resolution has encountered many discrepancies including the equalization of the regulation (procedural law) between election process disputes involving State administration officials and those that do not involve state administration officials, administrative effort processes that are too straightforward, placing The State Administrative Court as the court which has the authority (competence) to adjudicate after going through administrative efforts at Bawaslu and the legal standing of the applicant who tends to negate the constitutional rights of citizens. This paper will review and correct the design of election dispute resolution processes as regulated in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections and several Election Oversight Regulations. This paper uses a normative approach by analyzing legislation such as the Election Law and regulations issued by Bawaslu, by juxtaposing it with legal theory as a knife of analysis.
References
Peraturan Perundang-undangan:
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, perubahan ketiga dari Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018.
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 01/PHPU-PRES/XVII/2019.
Buku:
Priyatmanto Abdoellah. (2016). Revitalisasi Kewenangan PTUN, Gagasan Perluasan Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
Refly Harun. (2019). Hukum sengketa Pemilu, Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Konstitusi Press.
Ridwan. (2019). Urgensi Upaya Adminsitratif di Indonesia. Yogyakarta: FH UII Press.
S.F. Marbun. (2003). Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif di Indonesia. Cetakan Kedua. Yogyakarta: UII Press.
Sudikno Mertokusumo. (2019). Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah. Yogyakarta: Maha Karya Pustaka.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).
The Authors submitting a manuscript do so on the understanding that if accepted for publication, copyright of the article shall be assigned to jurnal PERSPEKTIF and Research Institutions and Community Service, Wijaya Kusuma Surabaya University as publisher of the journal.
