IMPLIKASI HUKUM PERBANDINGAN KONSEP CO WORKING SPACE DENGAN PERKANTORAN DAN PERINDUSTRIAN BAGI PELAKU USAHA RINTISAN DI INDONESIA

Authors

  • Cita Yustisia Serfiyani Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Jl. Dukuh Kupang XXV No. 54, Surabaya

DOI:

https://doi.org/10.30742/perspektif.v25i1.756

Keywords:

co working space, co sharing space, pelaku usaha rintisan, start-up

Abstract

Co working space merupakan inovasi terbaru bagi pelaku usaha di seluruh dunia termasuk Indonesia dalam menyiasati tingginya harga properti khususnya tempat kerja. Meskipun sama-sama berfungsi sebagai tempat kerja, gedung atau bangunan co working space tidak lantas dapat disamakan dengan gedung perkantoran dan perindustrian apalagi tempat hunian sehingga regulasi yang dirumuskan untuk mengatur co working space sepatutnya berbeda. Ijin pendirian bangunan yang dimanfaatkan sebagai co working space harus disesuaikan pula dengan pengaturan zonasi yang berbeda di setiap daerah karena belum adanya payung hukum di tingkat pusat. Di samping itu, hubungan hukum antara pemilik dan pengguna co working space tergantung dari jenis perjanjian hukum yang diberlakukan. Kesimpulan dari penelitian dengan metode yuridis normatif ini adalah bahwa dari perbandingan konsep co working space dengan konsep perkantoran dan perindustrian tersebut dapat dirumuskan karakteristik co working space serta implikasi hukum yang terjadi sehingga perlu diprioritaskan penyusunan regulasi yang mengatur co working space secara spesifik.

Co working space is the latest innovation for businesses around the world including Indonesia to dealing with high property prices, especially for workplace. Although both function as workplaces, co working space cannot be equated with office and industrial building especially residential so the regulations should be different. Building permits used as co-working spaces must also be adjusted to different zoning arrangements in each region because there is no legal regulation at the national level. In addition, legal relationship between the owner and the co-working space user depends on the type of legal agreement that is enforced. The conclusion of the research with this normative juridical method is that from the comparison of the concept of co-working space with the concepts of office and industry, the characteristics of co-working space can be formulated along with the legal implications, so that specific co-working space regulations needs to be prioritized.

References

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.

Surat Edaran Kepala BPTSP DKI Jakarta No. 6 Tahun 2016.

Buku:

Djaja S. Meliala. (2012). Penuntun Praktis Hukum Perjanjian Khusus: Jual Beli, Sewa Menyewa, Pinjam Meminjam, Bandung: Nuansa Aulia.

MIKTI (Indonesia Digital Creative Industry Society). (2019). Mapping and Database Startup Indonesia 2018. Jakarta: Badan Ekonomi Kreatif.

Disertasi:

Mathias Klang. (2006). “Disruptive Technology: Effect of Technology Regulation on Democracy”. Disertasi. Gotenborg: Gotenborg University.

Jurnal:

Christin Sasauw. “Tinjauan Yuridis tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris”. Lex Privatum. Volume 3, Nomor 1, 2015, h. 98-109.

Clay Spinuzzi. “Working Alone Together : Co Working as Emergent Collaborative Activity”. Journal of Business and Technical Communication. Volume 26, Issue 4, 2012, h. 399-441.

Gretchen Spreitzer, et.al. “Why People Thrive in Co Working Space?”. Harvard Business Review. September 2015, h. 28-30.

Juho Hamari, et.al. “The Sharing Economy, Why People Participate in Collaborative Consumption”. Journal of the Association for Information Science and Technology. Volume 67, Issue 9, September 2016, h. 2047-2059.

Muhammad Reza Winata, et.al. “Rekoneksi Hukum dan Disrupsi Teknologi Melalui Tafsir Konstitusional Mendukung Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”. Jurnal Legislasi Indonesia. Volume 16, Nomor 4, 2019, h. 458-476.

Minou Weijs-Perree, et.al. “Analysing User Preferences for Co Working Space Characteristics”. Journal Building Research & Information. Volume 47, 2019, h. 534-548.

Nick Clifton, et.al. “Coworking in the Digital Economy: Context, Motivations and Outcomes”. Futures Journal. July 2019.

Peter Ross, et.al. “Neither Office Nor Home: Coworking as an Emerging Workplace Choice”. Journal Employment Relation Record. Volume 11, Issue 1, 2015.

Richard Cisanto Palit. “Kekuatan Akta di Bawah Tangan sebagai Alat Bukti di Pengadilan”. Lex Privatum. Volume 3, Nomor 2, 2015, h. 137-145.

Prosiding:

Bruno Moriset. “Building New Places of the Creative Economy. The Rise of Co Working Spaces”. Prosiding dipresentasikan pada 2nd Geography of Innovation International Conference 2014. Netherland: Utrecht University.

Website:

Data Badan Pusat Statistika, dapat diunduh pula di situs resmi Badan Pusat Statistika, https://www.bps.go.id/dynamictable/2018/05/16/1309/proporsi-lapangan-kerja-informal-sektor-non-pertanian-menurut-kelompok-umur-2015---2018.html.

E. Mazareanu dari lembaga “Statista” yakni lembaga survei, riset dan analisis di skala internasional dengan outpot data statistik, telah diunggah di situs resmi Statista https://www.statista.com/statistics/797546/number-of-coworking-spaces-us/.

Komunitas Co Working Indonesia. coworking.id, diakses tanggal 25 Februari 2020.

Situs Resmi “StartUpRanking”, https://www.startupranking.com/countries, diakses tanggal 2 Februari 2020.

Downloads

Published

2020-01-30