Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 17, No 1 (2012): Edisi Januari KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN GOOD GOVERNANCE (ANTARA DAS SEIN DAN DAS SOLLEN) Abstract   PDF
Endang Retnowati
 
Vol 8, No 2 (2003): Edisi April KETERKAITAN WHITE COLLAR CRIME DENGAN CORPORATE CRIME Abstract   PDF
R. Dyatmiko Soemodihardjo
 
Vol 2, No 3 (1997): Edisi Oktober KETERLIBATAN HUKUM PERDATA DALAM PENGATURAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN Abstract   PDF
Ari Purwadi
 
Vol 23, No 1 (2018): Edisi Januari KETERLIBATAN NOTARIS DALAM PROSES PENJAMINAN HIPOTEK KAPAL LAUT Abstract   PDF
Ari Septi Widiana Prastica
 
Vol 12, No 1 (2007): Edisi Januari KETIDAKSINKRONAN HUKUM MENGHAMBAT INVESTASI Abstract   PDF
Made Warka
 
Vol 9, No 3 (2004): Edisi Juli KEWAJIBAN MENJAGA KERAHASIAAN PENERIMA LISENSI RAHASIA DAGANG Abstract   PDF
Endang Retnowati
 
Vol 17, No 3 (2012): Edisi September KEWAJIBAN NOTARIS DALAM MENJAGA KERAHASIAAN AKTA DALAM KAITANNYA DENGAN HAK INGKAR NOTARIS Abstract   PDF
Muhammad Ilham Arisaputra
 
Vol 17, No 1 (2012): Edisi Januari KEWARGANEGARAAN GANDA ANAK DALAM PERKAWINAN CAMPURAN DAN IMPLIKASINYA DALAM HUKUM PERDATA INTERNASIONAL Abstract   PDF
Leonora Bakarbessy, Sri Handajani
 
Vol 24, No 3 (2019): Edisi September KEWENANGAN LEMBAGA HUKUM DALAM MENENTUKAN BESARAN KERUGIAN DAN PENGEMBALIAN KEUANGAN NEGARA HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI Abstract   PDF
Novian Ardynata Setya Pradana, Arif Subekti, Cahyo Harjo Prakoso
 
Vol 3, No 1 (1998): Edisi Januari KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 Abstract
Besse Sugiswati
 
Vol 16, No 3 (2011): Edisi Mei KEWENANGAN SATPAM SEBAGAI TENAGA KEAMANAN DI PERUSAHAAN Abstract   PDF
Sudahnan Sudahnan
 
Vol 1, No 2 (1996): Edisi Desember KINERJA POLISI Abstract   PDF
Nur Yahya
 
Vol 21, No 1 (2016): Edisi Januari KONSEKUENSI HUKUM BAGI INDONESIA TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN ASAP LINTAS BATAS PASCA RATIFIKASI ASEAN AGREEMENT ON TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION Abstract   PDF
Agis Ardhiansyah
 
Vol 8, No 3 (2003): Edisi Juli KONSEKUENSI PENERAPAN SISTEM NEGATIF DALAM PENDAFTARAN TANAH MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TERHADAP KEKUATAN SERTIFIKAT Abstract   PDF
CH. Anggia H.D.K.W.
 
Vol 10, No 3 (2005): Edisi Juli KONSEP DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PROSES PIDANA Abstract   PDF
Ansori Ansori
 
Vol 15, No 2 (2010): Edisi April KONSEP KOMUNAL RELIGIUS SEBAGAI BAHAN UTAMA DALAM PEMBENTUKAN UUPA DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENGUASAAN TANAH ADAT DI BALI Abstract   PDF
I Made Suwitra
 
Vol 21, No 3 (2016): Edisi September KONSEP PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA Abstract   PDF
Ferry Irawan Febriansyah
 
Vol 10, No 4 (2005): Edisi Oktober KONSEP PEMIDANAAN TERHADAP PECANDU NARKOTIKA MENURUT UU NO 22 THN 1997 Abstract   PDF
Titik Suharti
 
Vol 19, No 3 (2014): Edisi September KONSEPSI HARTA BERSAMA DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM, KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM ADAT Abstract   PDF
Besse Sugiswati
 
Vol 19, No 3 (2014): Edisi September KONSTRUKSI HUKUM PERLINDUNGAN ADHERED PARTY DALAM KONTRAK ADHESI YANG DIGUNAKAN DALAM TRANSAKSI BISNIS Abstract   PDF
Faizal Kurniawan, Ayik Parameswary
 
Vol 23, No 2 (2018): Edisi Mei KONSTRUKSI LEMBAGA JAMINAN UNTUK SAHAM SEBAGAI BENTUK DUKUNGAN PERKEMBANGAN BISNIS Abstract   PDF
Fani Martiawan Kumara Putra
 
Vol 9, No 3 (2004): Edisi Juli KONTRADIKSI HUKUMAN MATI DI INDONESIA DIPANDANG DARI ASPEK HAK ASASI MANUSIA, AGAMA DAN PARA AHLI HUKUM Abstract   PDF
Atet Sumanto
 
Vol 5, No 1 (2000): Edisi Januari KONTRAK JUAL BELI EKSPORT BARANG DENGAN PEMBAYARAN MELALUI LC (Letter of Credit) Abstract   PDF
Dwi Tatak Subagiyo
 
Vol 9, No 3 (2004): Edisi Juli KORUPSI DI LEMBAGA LEGISLATIF PADA ERA OTONOMI DAERAH Abstract   PDF
R. Dyatmiko Soemodihardjo
 
Vol 5, No 1 (2000): Edisi Januari KRITIK TERHADAP ALIRAN SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE EUGEN EHRLICH Abstract   PDF
W.M. Herry Susilowati
 
326 - 350 of 629 Items << < 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > >>