PERIZINAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SANKSI PIDANA BAGI PEJABAT PEMBERI IZIN
DOI:
https://doi.org/10.30742/perspektif.v19i2.12Keywords:
prosedur, persyaratan, izin lingkungan, procedures, requirements, environmental permitsAbstract
Prosedur dan Persyaratan penerbitan izin lingkungan telah di atur dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal ini penting, karena akan memberikan gambaran kepada seseorang atau badan hukum apa saja yang harus dipenuhi apabila ingin mengajukan izin lingkungan. Dengan dijelaskannya prosedur dan persyaratan tersebut, maka pejabat yang berwenang telah diberi rambu-rambu dalam menerbitkan izin lingkungan.
Procedures and Requirements for the issuance of an environmental permit has been regulated in Law-Law Protection and Environmental Management. This is important, because it will give an overview to the person or any legal entity that must be fulfilled if you want to submit an environmental permit. With the procedures and requirements are explained, the authorities had given the signs-signs in issuing permits.
References
Buku:
Basuki, Ahmad. 2011. “Pertanggungan Jawab Pidana Pejabat atas Tindakan Mal-Administrasi dalam Penerbitan Izin di Bidang Lingkungan”. Jurnal Perspektif Vol. XVI No. 4, FH UWKS.
Fandeli, Ch. 2004. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Prinsip Dasar dalam Pembangunan. Yogyakarta: Liberty.
Hadjon, Philipus M. 2011. Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Harun, M. Husein. 1992. Berbagai Aspek Hukum Lingkungan. Jakarta: Bumi Aksara.
Helmi. 2012. Hukum Perizinan Lingkungan Hidup. Jakarta: Sinar Grafika.
HR Ridwan. 2007. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2010 Bunga Rampai Hukum Pidana. Bandung: Alumni.
Rangkuti, Siti Sundari. 2000. Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional. Surabaya: Airlangga University Press.
Silalahi, M. Daud. 1995. Amdal dalam Sistem Hukum Lingkungan. Jakarta: Grafindo.
Sudarto. 1990. Hukum Pidana I Cetakan ke II. Yayasan Sudarto. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
Suparni, Ninik. 1994. Pelestarian, Pengelolaan, Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
Sutedi, Adrian. 2010. Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik. Jakarta: Sinar Grafika.
Utrecht. 1963. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Jakarta: Ikhtiar.
Weda, Kupita. 2007. Peranan Komisi Ombudsman Nasional dalam Penegakan Hukum dan Pelayanan Umum Pemerintah (Eksistensi Ombudsman dalam Lintasan Sejarah). Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman.
Peraturan Perundang-undangan:
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Lingkungan Hidup.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).
The Authors submitting a manuscript do so on the understanding that if accepted for publication, copyright of the article shall be assigned to jurnal PERSPEKTIF and Research Institutions and Community Service, Wijaya Kusuma Surabaya University as publisher of the journal.
