DELIK HARTA KEKAYAAN DALAM KUHP

Nur Yahya

Abstract


Pembuat Undang-Undang ketika menetapkan suatu norma perilaku menjadi norma hukum untuk seluruhnya atau sebagian antara lain dimaksudkan untuk memberi perlindungan kepada kepentingan umum yang berkaitan dengan norma tersebut. Kepentingan yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang itu disebut sebagai kepentingan umum. Misalnya diancamkan delik pembunuhan dengan pidana yang berat adalah berkaitan dengan kepentingan hukum yang hendak dilindungi yaitu nyawa manusia. Demikian pula dengan delik harta kekayaan dalam KUHP, kepentingan hukum yang jelas-jelas dilindungi adalah berkaitan dengan kepemilikan harta kekayaan.


Keywords


delik; kepentingan hukum; norma hukum

Full Text:

PDF

References


Hermin Hadiati Koeswadji, Delik Harta Kekayaan, Azas-azas Kasus dan Permasalahannya, Sinar Wijaya, Surabaya, 1983.

Lamintang, Delik-delik Khusus, Bina Cipta, Bandung, 1985.

Moelyatno, Azas-azas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1985.

R. Soesilo, Hukum Pidana, Politea, Bogor, 1981.

Wirjono Prodjodikoro, Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Eresco, Bandung, 1986.




DOI: http://dx.doi.org/10.30742/perspektif.v2i1.129

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Visit My Stats

Creative Commons License PERSPEKTIF is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

     Secretariat:
     Faculty of Law, Wijaya Kusuma Surabaya University
     Dukuh Kupang XXV/54, Surabaya, 60225
     HP. 081938020282
     Email: perspektif_hukum@yahoo.com 

p-ISSN: 1410-3648

e-ISSN: 2406-7385