PEROLEHAN HAK ATAS TANAH PERMASALAHAN DAN PERKEMBANGANNYA

Soewito Widakdo

Abstract


Secara praktis pelaksanaan pemberian Hak Atas Tanah tidak berpegang pada asas sentralisasi, namun menganut asas dekonsentrasi. Sehingga dapat lebih meningkatkan pelayanan bagi masyarakat. Keppres No. 26 Tahun 1988 disamping telah merubah nama dan struktur organisasi instansi pertanahan juga berdampak pada perubahan kewenangan masing-masing instansi dan soal perijinan yang menyangkut hak atas tanah. Penerimaan pengurusan konversi beberapa macam hak atas tanah oleh instansi pertanahan sekarang ini menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu dipandang perlu untuk membuat peraturan hukum yang menyatakan dibukanya kembali lembaga konversi atau diperpanjang sampai batas waktu tertentu.


Keywords


Hak atas Tanah; Hak Guna Usaha; Hak Guna Bangunan

Full Text:

PDF

References


Boedi Harsono, Hukum Agraria di Indonesia, Djambatan, Jakarta, 1980.

Sudargo Gautama, Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.

_______, Undang-Undang Pokok Agraria, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, tanpa tahun.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993.




DOI: http://dx.doi.org/10.30742/perspektif.v2i1.133

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Visit My Stats

Creative Commons License PERSPEKTIF is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

     Secretariat:
     Faculty of Law, Wijaya Kusuma Surabaya University
     Dukuh Kupang XXV/54, Surabaya, 60225
     HP. 081938020282
     Email: perspektif_hukum@yahoo.com 

p-ISSN: 1410-3648

e-ISSN: 2406-7385