IMPLIKASI PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN JASA KEUANGAN DIKAITKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
DOI:
https://doi.org/10.30742/perspektif.v21i1.175Keywords:
implikasi, jasa keuangan, konsumen, UUOJK, UUPK, implications, financial service, consumerAbstract
Pemberlakuan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UUOJK), membawa harapan dan kepastian hukum bagi perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan di Indonesia. Namun demikian sebelum pemberlakuan UUOJK, telah terdapat pengaturan mengenai perlindungan konsumen, yakni dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Ruang lingkup pengaturan UUPK pada dasarnya juga mencakup perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan yakni perbankan, lembaga pembiayaan dan asuransi. Metode penelitian merupakan metode yuridis normatif yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan metode normatif. Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa pengaturan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan dalam UUOJK pada dasarnya merupakan peraturan khusus yang mengatur mengenai perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Namun karena adanya perbedaan definisi konsumen dalam UUPK dan UUOJK maka secara umum UUPK bukan merupakan lex generalis dari UUOJK. UUOJK dapat dipandang sebagai lex specialis dari UUPK sepanjang mengenai konsumen dalam pengertian konsumen menurut UUPK.
Enforcement of the Act No. 21 Year 2011 on the Financial Services Authority (UUOJK) brings hope and legal certainty for consumer protection in the financial service sector in Indonesia. However, there has been a regulation on consumer protection, namely in Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection (UUPK) before the enactment of UUOJK. The scope of UUPK regulation also basically includes consumer protection in the financial service sector which are banking, finance and insurance institutions. This study is a normative legal research which studies library materials or secondary data. The study is analytical descriptive that uses normative methods. Based on the results and discussion, it is concluded that regulation of consumer protection in the financial service sector written in UUOJK is basically special rules governing consumer protection in the financial service sector. However, UUPK is generally not a lex generalis of UUOJK due to different definition of consumer in UUPK and UUOJK. In the case of term consumer according to UUPK, UUOJK can be regarded as lex specialis of UUPK.
References
Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.
Kepmen Deperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
Buku:
Mertokusumo, Sudikno, 2009, Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar, Yogyakarta: Liberty.
_______, 2012, Teori Hukum, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
Miru, Ahmadi & Sutarman Yado, 2007, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Shidarta, 2004, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Jakarta: Grasindo.
Shofie, Yusuf, 2003, Penyelesaian Sengketa Konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), Bandung: Citra Aditya Bakti.
Soekanto, Soejono & Sri Mamudji, 2006, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Rajawali Pers.
Sutedi, Adrian, 2014, Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta: Raih Asa Sukses.
Jurnal:
Fibrianti, Nurul, “Perlindungan Konsumen dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen melalui Jalur Litigasi”, Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER, Vol. 1 No. 1, Januari-Juni 2015.
Helmi, Hanun Rahmaniar, “Eksistensi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Memutus Sengketa Konsumen di Indonesia”, Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER, Vol. 1 No. 1, Januari-Juni 2015.
Mannas, Yussy Adelina, “Upaya Keberatan atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ditinjau dari Hukum Acara dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen”, Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER, Vol. 1 No. 1, Januari-Juni 2015.
Satory, Agus , “Perjanjian Baku dan Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Bisnis Sektor Jasa Keuangan: Penerapan dan Implementasinya di Indonesia”, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 2, Agustus 2015.
Internet:
http://www.ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/Pages/Lembaga-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.aspx, diakses tanggal 22 Desember 2015.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).
The Authors submitting a manuscript do so on the understanding that if accepted for publication, copyright of the article shall be assigned to jurnal PERSPEKTIF and Research Institutions and Community Service, Wijaya Kusuma Surabaya University as publisher of the journal.
