MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM KONSTRUKSI SISTEM PERADILAN IMPEACHMENT

Abstract

Mahkamah Konstitusi merupakan institusi peradilan yang dipercaya oleh konstitusi (UUD 1945) untuk mengimplementasikan sistem peradilan impeachment. Peradilan impeachment dimulai dengan permintaan fatwa oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi. Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan Mahkamah Konstitusi atau dalam sistem peradilan impeachment adalah sebagai pihak pemohon. Permohonan diajukan ke Mahkamah Konstitusi setelah Dewan Perwakilan Rakyat berpendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran yang disebutkan dalam Pasal 7A UUD 1945. Sedangkan putusan yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi menjadi bukti, bahwa Indonesia benar-benar sebagai negara yang berbentuk negara hukum. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sistem peradilan impeachment baru bisa dijalankan, bilamana Dewan Perwakilan Rakyat mengajukan permohonan padanya. Kalau Dewan Perwakilan Rakyat tidak mengajukannya, maka sistem peradilan impeachment tidak akan terwujud.

The Constitutional Court is a judicial institution that is trusted by the constitution (UUD 1945) to implement the impeachment court sistem. Justice impeachment begins with a request fatwa by the House of Representatives to the Constitutional Court. Position of the House of Representatives at the hearing of the Constitutional Court or the judicial sistem of impeachment is the applicant. Application is submitted to the Constitutional Court after the House of Representatives argued that the President and/or Vice-President has committed an offense referred to in Article 7A of the 1945 Constitution. While the verdict given by the Constitutional Court is proof that Indonesia is really a form of state law countries. Authority of the Constitutional Court in the impeachment court sistem can only be executed, if the House of Representatives to apply to him. If Parliament does not propose, then the justice sistem impeachment will not be realized.