KEJAHATAN PERTAMBANGAN DALAM PERSPEKTIF KEADILAN BERMARTABAT
DOI:
https://doi.org/10.30742/perspektif.v21i1.184Keywords:
Pertambangan, Teori Keadilan Bermartabat, Mining, Dignified Justice TheoryAbstract
Hukum selalu hadir untuk mengatasi kejahatan dan menghadirkan kembali keadilan. Urgensi kehadiran hukum mengatasi kejahatan atau ketidakadilan pertambangan terlihat dalam rumusan UUD 1945 Pasal 33 ayat (3). Bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Keadilan Bermartabat memotret, menggambarkan dan terutama menjelaskan bagaimana eksistensi hukum mengatasi kejahatan maupun pelanggaran atau ketidakadilan yang selalu mengancam eksistensi dunia pertambangan. Suatu contoh dari gambaran Keadilan Bermartabat tentang kejahatan dan kehadiran hukum untuk mencegah dan mengatasi kejahatan dalam bidang pertambangan dalam sistem hukum Pancasila itu antara lain dapat terlihat manifestasinya dalam rumusan ketentuan dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Gambaran Keadilan Bermartabat tentang kejahatan atau ketidakadilan serta upaya untuk mengatasi kejahatan dan ketidakadilan pertambangan antara lain dapat ditemukan dalam rumusan pasal-pasal mulai Pasal 158 sampai dengan Pasal 165 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
The law has always been around to overcome evil and restore justice. The urgency of the ever presence of law in handling mining crime activities could be seen in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Article 33 Section 3. It is stipulated that land, water and wealth of it’s natural resources are in the possession of the State and used for the utmost welfare of the people. The Dignified Justice has potrayed, described and particularly explained how the law exists to overcome crimes and offences or injustices which always threaten the mining industries. Among other things, one of the examples ofthe Dignified Justice Theory describes how the law plays it’s role to prevent and solve crimes in the Pancasila Legal System which is in the Law number 4/2009 on Minerals and Coals Mining. The details on the types of crimes and offences on the mining field and all the legal efforts to overcome those injustices might be found in the Articles of 158 to 165 of the Law number 4/2009 on Minerals and Coals Mining.
References
Peraturan Perundang-undangan:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Buku:
E., Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, 1983, Pengantar dalam Hukum Indonesia, Cetakan Kesepuluh, Jakarta: Ichtiar Baru dan Sinar Harapan.
Mertokusumo, Sudikno, 1999, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Cetakan Kedua, Yogyakarta: Liberty.
Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah, 2012, Filsafat, Teori, & Ilmu Hukum Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat, Cetakan ke-1, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Prasetyo, Teguh, 2013, Hukum Pidana, Edisi Revisi, Cetakan Keempat, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
_______, 2013, Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Media Perkasa.
_______, 2015, Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum, Cetakan Pertama, Bandung: Nusa Media.
Wignjosoebroto, Soetandyo, 2013, Pergeseran Paradigma dalam Kajian-kajian Sosial dan Hukum, Edisi Revisi, Cetakan Pertama, Malang: Setara Press.
Wilk, Kurt, 1950, 20th Century Legal Philosophy Series, Vol., IV, The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin, Harvard University Press.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).
The Authors submitting a manuscript do so on the understanding that if accepted for publication, copyright of the article shall be assigned to jurnal PERSPEKTIF and Research Institutions and Community Service, Wijaya Kusuma Surabaya University as publisher of the journal.
