TINJAUAN KRITIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI DARI SUDUT WAWASAN POLITIK HUKUM NASIONAL

Besse Sugiswati

Abstract


Pengaturan perlindungan hukum terhadap Desain Industri berdasarkan UU No. 31 Tahun 2000 masih belum memuaskan karena memiliki kelemahan mendasar pada materi muatannya, yaitu menyangkut kepastian hukum perumusan norma, sinkronisasi vertikal dan horisontal, maupun keterkaitannya dengan konsep-konsep Teoritik Desain dan Hak Kekayaan Perindustrian secara komprehensif integral.


Keywords


desain industri; politik hukum

Full Text:

PDF

References


Cahirul Anwar, Hukum Internasional: Horizon Baru Hukum Laut Internasional, Konvensi Hukum Laut, 1982, Djambatan, Jakarta, 1989.

Muhammad Sjumhana, 1999, Aspek-Aspek Hukum Desain Industri, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Philipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, PT. Bina Ilmu, Surabaya.

Satjipto Rahardjo, 1986, Ilmu Hukum.

Soedargo Gautama, 2000, Hak Atas Kekayaan Intelektual, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.




DOI: http://dx.doi.org/10.30742/perspektif.v5i2.224

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Visit My Stats

Creative Commons License PERSPEKTIF is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

     Secretariat:
     Faculty of Law, Wijaya Kusuma Surabaya University
     Dukuh Kupang XXV/54, Surabaya, 60225
     HP. 081938020282
     Email: perspektif_hukum@yahoo.com 

p-ISSN: 1410-3648

e-ISSN: 2406-7385