KAJIAN POLITIK HUKUM TERHADAP PENCABUTAN KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR IV/1983 TENTANG REFERENDUM

Edi Krisharyanto

Abstract


Distorsi terhadap pemaknaan dan pelaksanaan kedaulatan rakyat sering terjadi dalam praktek ketatanegaraan. Kedaulatan rakyat yang disiplin sebagai jiwa dari demokrasi selalu dilinearkan dengan adanya lembaga perwakilan sebagai konsekuensi yang wajar dari lahirnya demokrasi tidak langsung. TAP MPR No. IV/MPR/1983 tentang Referendum menjadi wacana yang berlawanan dengan lembaga perwakilan, yang pada akhirnya dinilai sebagai lembaga yang bertentangan dengan kedaulatan rakyat itu sendiri.


Keywords


referendum; kedaulatan rakyat; perwakilan

Full Text:

PDF

References


Budiman B. Tugas dan Wewenang MPR di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, Ensiklopedi Indonesia, Jilid 5, 1984.

Haris, William H. dan Judith S., The New Columbia Encyclopedia, 1975.

Himpunan Ketetapan-Ketetapan MPR 1983, Usaha Nasional, Surabaya, 1983.

Kansil, Referendum, Erlangga, Jakarta, 1985.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1983.

Kodhi, Referendum Dalam Negara Demokrasi Pancasila, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1988.

Kumpulan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Hasil Sidang Istimewa, 1998.

Muntro, William B., Initiative and Referendum, dalam R.A. Seligman and Alvi Jhonson (ed.), Encyclopedia of Social Sciences, New York, 1962.

Padmo Wahyono, Ilmu Negara, Kumpulan Kuliah, 1966.

Poewardaminta, W.J.S., Kamus Umum Bahasa Indonesia, diolah kembali oleh Pusat Pembinaan Pengembangan Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1976.

Soedirman Kartohadiprodjo, Beberapa Pikiran Sekitar Pancasila, Penerbit Alumni, Bandung, 1980.

Soewoto, Bahan Kuliah Politik Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 1999.

Sunaryati H., Politik Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Alumni, Bandung, 1994.




DOI: http://dx.doi.org/10.30742/perspektif.v5i3.241

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Visit My Stats

Creative Commons License PERSPEKTIF is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

     Secretariat:
     Faculty of Law, Wijaya Kusuma Surabaya University
     Dukuh Kupang XXV/54, Surabaya, 60225
     HP. 081938020282
     Email: perspektif_hukum@yahoo.com 

p-ISSN: 1410-3648

e-ISSN: 2406-7385