SINKRONISASI KEWENANGAN PENYELENGGARAAN URUSAN DI BIDANG KEHUTANAN

Authors

  • Gatot Dwi Hendro Wibowo Fakultas Hukum Universitas Mataram NTB

DOI:

https://doi.org/10.30742/perspektif.v9i4.358

Keywords:

Authorities, Synchronization, Central and Local Government

Abstract

Though have taken place five year implementation the Act No. 22/1999 (improved by Act No. 32/2004), still be potential generate insist uncompromisingly or "spannungs" among central government and local, it caused by different perception in articulating authorities given by according to code. This research aim to conduct the synchronization of regulation in forestry sector In reality implementation of various authorities by Local Government still multi interpretation. Nothing uniform of legislation items among region or locally which is one with the other region. There no equality in making policy this matter is very depend on circumstance in each region or local government. The diffraction of interpretation occurred of concerning authorities among Province with the Regency or among Regency which is one with other; dissimilar in exploiting of forest resource, need the follow tai by M o U among stakeholder as existing by sense of responsibility with in management forestry resources. This M o U is expected will be express the role-sharing or role division by proportionally among stakeholder.

References

Ahmad Kuswora, Perambahan Hutan atau Kambing Hitam? , Potret Sengketa Kawasan Hutan di Lampung, Pustaka Latin, Bogor, 2000.

Gatot Dwi Hendro Wibowo, Hukum dan Pendekatan Sistem dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan di Indonesia (makalah), Surabaya 2003

-------, Identifikasi Pemetaan Konflik Sumber Daya Hutan di Nusa Tenggara Barat, (Laporan Penelitian), Kerjasama Pusat Penelitian dan Pengembangan Pedesaan Universitas Mataram dengan Badan Perencanaan Pembangunan Propinsi NTB, Mataram, 2002.

Hariadi Kartadihardjo, Masalah Kebijakan Pengelolaan Hutan Alam Produksi, Pustaka Latin, Bogor, 1999.

Indroharto, Upaya Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1991.

Philipus M Hadjon, Hukum Administrasi di Indonesia, Gajah Mada University Press, Jogyakarta 1995.

-------, Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif), Yuridika, Majalah Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Nomor 6 Tahun IX Nopember-Desember 1994.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (suatu tinjauan singkat); Rajawali Press, Jakarta, 1993.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pedoman Umum dan Indikator Pemberdayaan Masyarakat Setempat di Dalam atau Sekitar Hutan.

Downloads

Published

2004-10-29