PENATAAN HUBUNGAN KELEMBAGAAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

Authors

  • Moh. Hasrul Faculty of Law, Hasanuddin University, Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar, 90245, Sulawesi Selatan

DOI:

https://doi.org/10.30742/perspektif.v22i1.601

Keywords:

hubungan, pemerintah, provinsi, kabupaten/kota, relationship, government, province, district

Abstract

Penataan hubungan antara Gubernur dengan Bupati/Walikota dalam pelaksanaan tata pemerintahan yang baik dan penataan kelembagaan yang dapat mensinergikan hubungan kewenangan pemerintahan yang efektif antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. Pola hubungan antara Gubernur dengan Bupati/Walikota dalam kaitannya dengan pelaksanaan tata pemerintahan yang baik dalam pelaksanaan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, maka hubungan antara Gubernur dengan Bupati/Walikota bersifat bertingkat di mana Gubernur dapat melakukan peran pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebaliknya Bupati/Walikota harus senantiasa berkoordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, termasuk dalam hubungan antar kabupaten/kota dengan provinsi.


This Article are trying to find the relationship pattern between the governor and regent/majors, in the field of government management, also to find out managing form that may show a sinergical inter relationship between province and regency government. Based on the research, we found that the relation pattern between governor and regents related to the implementation of good governance in governor enforcement as the representative of the central government is that inter relation between governor and regents/majors are in the gradual level, which governors can do a form of mentoring and supervising. In other hands, regents should always perform coordination in region governance enforcement, including the relationship between regency and province government.

References

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tatacara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi.

Buku:

Asshiddiqie, Jimly, 2005, Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945, Yogyakarta: FH UII Press.

Bovens, M.A.P. (et.all), 1987, Rechts Staaten Sturing, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willing.

Effendi, Lutfi, 2004, Pokok-Pokok Hukum Administrasi, Malang: Bayumedia Publishing.

Halim, Hamzah, 2009, Persekongkolan Rezim Politik Lokal, Study Atas Relasi Antara Eksekutif dan Legislatif, Makassar: Pukap Indonesia.

Huda, Ni’matul, 2007, Pengawasan Pusat Terhadap Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Yogyakarta: FH UII Press.

Kaloh, J., 2002, Mencari Bentuk Otonomi Daerah, Jakarta: Rineka Cipta.

Lubis, M. Solly, 2002, Hukum Tata Negara, Bandung: Mandar Maju.

Marbun, S.F. dan Moh. Mahfud, 2000, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta: Liberty.

Marbun, S.F. dkk., 2001, Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta: UII Press.

Moeliono, Anton dkk., 1989, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.

Ridwan H.R., 2002, Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta: UII Press.

Sedarmayanti, 2004, Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik), Bagian Kedua, Bandung: Mandar Maju.

Thoha, Miftah, 2004, Birokrasi dan Politik di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Utrech, E., 1990, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Jakarta: Ichtiar Baru.

Jurnal:

Abdullah, Kasman, “Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Konsep Good Governance”, Jurnal Meritokrasi, Vol. 1 No. 1, Makassar, 2002.

Hoessein, Bhenyamin, “Kebijakan Desentralisasi”, Jurnal Administrasi Negara, Vol. 1 No. 02 Tahun 2002.

Downloads

Published

2017-05-17