PEMERIKSAAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS BERDASARKAN PERMA NO. 12 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PERKARA LALU LINTAS

Abstract

Proses penyelesaian perkara pelanggaran berdasarkan Perma No. 12 Tahun 2016 yaitu pelanggar cukup melihat secara online atau dapat melihat langsung di papan pengumuman yang ada di Pengadilan Negeri untuk mengetahui putusan atas pelanggaran yang telah dilakukan. Setelah pelanggar mengetahui hasil putusan hakim yang biasanya berupa denda yang harus dibayar, selanjutnya pelanggar dapat membayar denda tersebut ke Bank BRI atau membayar langsung ke Kejaksaan untuk selanjutnya mengambil barang bukti di Kejaksaan. Masih terdapat banyak kekurangan dalam penerapan Perma No. 12 Tahun 2012, salah satunya terkait dengan pelaksanaan penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas tanpa hadirnya pelanggar. Permasalahannya adalah bagaimana jika pelanggar yang ditilang tidak merasa bersalah, pelanggar tidak dapat melakukan pembelaan diri karena proses penyelesaian pelanggaran lalu lintas dilaksanakan tanpa kehadiran pelanggar. Sesuai Perma No. 12 Tahun 2016, upaya hukum berupa perlawanan (verzet) hanya dapat dilakukan ketika pidana yang dijatuhkan berupa pidana perampasan kemerdekaan dan bukan pidana denda. Jadi apabila hanya dikenakan pidana denda, maka pelanggar tidak dapat melakukan upaya hukum. Salah satu yang didapat dari penelitian ini, yaitu terhadap putusan (yang sudah berkekuatan hukum tetap) termasuk dan tidak terbatas pada putusan (verstek) perkara tilang yang menjatuhkan pidana denda, apabila pelanggar merasa keberatan, tentu ada upaya hukum yang dapat dilakukan, yaitu upaya hukum luar biasa (berupa Peninjauan Kembali).

The violation case settlement process is based on Perma No. 12 of 2016, offenders be able to see online, or directly on the notice board in the District Court to find out the results of the judge’s decision on violations that have been committed by the violator. After the violator knows the judge’s decision which is usually in the form of a fine that must be paid, then the violator can pay the fine to BRI Bank or pay directly to the prosecutor to then take the evidence at the prosecutor’s office. There are still many shortcomings in the application of Perma No. 12 of 2012, one of which is related to the implementation of settlement of traffic violation cases without the presence of violators. The problem is what if the ticketed offender does not feel guilty, the offender will not be able to defend himself because the process of resolving traffic violations is carried out without the presence of the violator. As per Perma No. 12 of 2016, legal efforts in the form of resistance (verzet) can only be carried out when the sentence imposed is in the form of a criminal offense of freedom and not a criminal fine. So if only a criminal fine is imposed, the offender cannot make a legal effort. One of the results of this study, which is on decisions (which have permanent legal force) includes and is not limited to verstek cases that impose criminal penalties, if the offender has objections, there is certainly a legal effort that can be taken, namely legal efforts extraordinary (in the form of a Review).