ANALISIS YURIDIS TANGGUNG GUGAT KEGAGALAN PENGELOLA GUDANG OLEH LEMBAGA PELAKSANA PENJAMINAN SISTEM RESI GUDANG

Authors

  • Beta Madya Savitri Magister Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Jl. Airlangga No.4 - 6, Kec. Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur

DOI:

https://doi.org/10.30742/perspektif.v24i2.705

Keywords:

jaminan, resi gudang, lembaga penjamin resi gudang, guarantee, warehouse receipt, institution of collateral system of warehouse receipt

Abstract

Resi gudang merupakan tanda bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang dan diterbitkan oleh Pengelola Gudang. Selain menerbitkan Resi Gudang, Pengelola Gudang memiliki kewajiban sebagaimana tercantum pada Perjanjian Pengelolaan Barang untuk menjaga barang yang dititipkan serta menyerahkan sesuai dengan keterangan yang tertera pada Resi Gudang. Adakalanya Pengelola Gudang melakukan wanpretasi yaitu tidak mampu memenuhi kewajibannya. Sekarang ini muncul Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang yang selanjutnya disebut Lembaga Pelaksana. Lembaga Pelaksana adalah lembaga yang melaksanakan fungsi, tugas, kewajiban dan wewenang sebagai Lembaga Jaminan. Lembaga Pelaksana akan melindungi Hak Pemegang Resi Gudang dan/atau Penerima Hak Jaminan apabila terjadi kegagalan, ketidakmampuan, dan/atau kebangkrutan Pengelola Gudang dalam memenuhi kewajibannya. Lembaga Pelaksana juga berfungsi memelihara stabilitas dan integritas Sistem Resi Gudang sesuai dengan kewenangannya.

Warehouse receipt is the evidence of goods ownership that is stored in a warehouse and issued by the warehouse superintendent. Besides issuing a warehouse receipt, the warehouse superintendent has obligation stated in the letter of goods management to maintain entrusted goods and to give them back based printed on warehouse receipt. There are time when warehouse superintendent is cannot fulfill their obligation. Now there are implementing institution quarantee collateral system of warehouse receipt called the implementing institution. The implementing institutition is institution which doing function, assigment, duty, and authority as a institution of quarantee. The implementing institutition will protect right of stakeholders and/or the guarantee receiver if there is a failure, incapacity and/or bankrupt by of the warehouse superintendent in carrying out their obligation. The implementing institutition also has function to mantain stability and integrity of warehouse receipt according their authority.

References

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Sistem Resi Gudang.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang.

Buku:

Abdulkadir Muhammad. (2001). Hukum Perikatan. Bandung: Citra Adityabakti.

Djaja S. Meliala. (2007). Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Perikatan. Bandung: Nunasa Aulia.

J. Satrio. (2012). Wanprestasi Menurut KUHP Perdata, Doktrin, dan Yurispudensi. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Peter Mahmud Marzuki. (2005). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Sumber Lain:

Arief R. Permana dan Yulita Kuntari. (2006). “Selayang Pandang Undang-Undang Resi Gudang”. Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Vol. 4 No. 2 (mengutip Buku Informasi Sistem Resi Gudang sebagai Alternatif Pendanaan).

Downloads

Published

2019-05-31

Issue

Vol. 24 No. 2 (2019): Edisi Mei

Section

Articles

License

Authors who publish with this journal agree to the following terms:

  1. Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
  2. Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
  3. Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).

 

The Authors submitting a manuscript do so on the understanding that if accepted for publication, copyright of the article shall be assigned to jurnal PERSPEKTIF and Research Institutions and Community Service, Wijaya Kusuma Surabaya University as publisher of the journal.