OPTIMALISASI PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN PAMEKASAN

Abstract

Otonomi daerah menuntut daerah untuk semakin mandiri secara keuangan daerah sehingga pemerintah daerah perlu mencari altenatif sumber pendapatan asli daerah lain dengan pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD). BMD yang dapat dimanfaatkan adalah yang statusnya menganggur (idle) atau tidak sedang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Pada kenyataannya, pemanfaatan BMD di daerah berjalan kurang optimal, baik karena data aset yang tidak diperbaharui antara aset yang idle dan aset yang dipakai ataupun karena jenis pemanfaatan yang hanya mengandalkan skema tertentu saja, sedangkan jenis pemanfaatan lainnya walaupun sudah diatur tapi masih jarang sekali dipakai. Optimalisasi pemanfaatan BMD diperlukan untuk membantu peningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan berbagai skema pemanfaatan yang ada. Penelitian hukum dengan metode sosiolegal ini bertujuan menemukan kesenjangan antara hukum tertulis dengan pelaksanaanya sehingga kajiannya melibatkan pula data dari Pemerintah Kabupaten Pamekasan yang hampir seluruh hasil pemanfaatannya berasal dari pemanfaatan dalam bentuk sewa, walaupun pemanfaatan dengan skema pemanfaatan lain pernah akan dilakukan namun menemui kendala. Penelitian ini menyarankan optimalisasi kebijakan pemanfaatan BMD yang dituangkan dalam bentuk produk hukum berupa peraturan perundang-undangan untuk mengatasi masalah atau persoalan pemanfaatan BMD.

Regional autonomy requires regions to be more financially independent, so regional governments need to look for alternative sources of other regional original income by utilizing Regional Property (or BMD in Indonesian). The BMD that can be used is the idle status or is not being used in the administration of government and public services. In fact, the utilization of BMD in the regions is not optimal, either because asset data is not updated between idle assets and used assets or because the type of utilization only relies on certain schemes, while other types of utilization, although already regulated, are still rarely used. Optimization of the use of BMD is needed to help increase Regional Original Income with various existing utilization schemes. This legal research using the socio-legal method aims to find gaps between written law and its implementation so that the study also involves data from the Pamekasan Regency Government which almost all of the utilization results come from utilization in the form of leases, although utilization with other utilization schemes has been carried out but encounters obstacles. This study suggests optimizing the policy on the utilization of BMD which is outlined in the form of a legal product in the form of legislation to discuss the problems or problems of the use of BMD.