PERSPEKTIF: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan

Pembuktian Pemindahan Hak Dalam Jual Beli Hak Milik Atas Tanah: Analisis Keabsahan Syarat Materiil dan Formal

2025-11-14T02:19:30+00:00

Tanah Hak Milik dapat dipindatangankan oleh pemiliknya kepada pihak lain melalui proses jual beli. Dalam hal ini, tanah Hak Milik berpindah dari pemilik yang menjual kepada pembeli yang menerima hak atas tanah tersebut. Syarat materiil dalam jual beli tanah Hak Milik mencakup dua hal yaitu pertama, penjual tanah harus memiliki hak dan kewenangan untuk menjual tanah Hak Miliknya; kedua, pembeli tanah harus memenuhi kriteria yang ditetapkan sebagai subjek dari Hak Milik. Artikel ini mengkaji dua hal yaitu Pertama, Pembuktian berpindahnya hak dalam jual beli tanah Hak Milik. Kedua, Fungsi akta jual beli Hak Milik yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. Artikel ini menggunakan metode penelitian normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk tujuan pendaftaran, jual beli tanah Hak Milik harus dibuktikan dengan akta jual beli yang disusun oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang. Akta jual beli tanah Hak Milik yang dibuat oleh PPAT berfungsi sebagai bukti adanya perbuatan hukum mengenai jual beli tanah Hak Milik dan merupakan syarat formal dalam pendaftaran jual beli tanah Hak Milik pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat.

Ownership right land can be transferred by its owner to another party through a sale and purchase process. In this case, the ownership right land is transferred from the selling owner to the buyer who receives the rights to the land. The material requirements in the sale and purchase of ownership right land include two things: first, the land seller must have the right and authority to sell his ownership right land; second, the land buyer must meet the criteria set out as the subject of ownership right land. This article examines two things: first, proof of the transfer of rights in the sale and purchase of ownership right land. Second, the function of the ownership right land sale and purchase deed drawn up by the Land Deed Making Officer. This article uses a normative research method. The results of the study indicate that for registration purposes, the sale and purchase of ownership right land must be evidenced by a sale and purchase deed drawn up by an authorized Land Deed Making Officer. The freehold land sale and purchase deed drawn up by the PPAT serves as evidence of a legal act regarding the sale and purchase of ownership right land and is a formal requirement in registering the sale and purchase of ownership right land at the local Regency/City Land Office.

Restitusi Terhadap Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Perkawinan Siri

2025-11-24T10:06:21+00:00

Perkawinan siri merupakan perkawinan yang memiliki keabsahan dalam agama Islam, namun tidak memiliki pengakuan hukum dari otoritas pemerintah berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kasus KDRT yang terjadi pada perkawinan siri yang menimbulkan luka pada korban (istri siri) menjadi hal yang menarik untuk dikaji, perlunya perlindungan bagi korban untuk memulihkan kembali keadaan korban sebelum KDRT terjadi. Tujuan penelitian yang diulas yaitu pertama, pertimbangan hakim pada kasus KDRT pada perkawinan siri yang didasarkan pada asas lex specialis derogate legi generali. Kedua, pengajuan restitusi oleh korban tindak pidana KDRT dari perkawinan siri. Dalam judul artikel ini, metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum (legal research) dan bersifat yuridis normatif. Pendekatan dalam penulisan artikel ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil kesimpulan yang didapatkan yaitu korban KDRT memiliki pilihan untuk mengajukan restitusi, yang dapat dilakukan melalui penggabungan perkara ganti kerugian atau dengan melibatkan LPSK. Pengajuan restitusi melalui LPSK diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 yang secara khusus membahas tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pasal 18 huruf f dari peraturan ini mengatur secara spesifik mengenai pengajuan restitusi. Pelaksanaan restitusi ini sesuai dengan amanat Pasal 43 UU PKDRT.

Siri marriage is one that has Islamic legality but does not receive legal recognition from government authorities. Domestic violence situations in siri marriages that result in injuries to victims (siri wives) are fascinating to investigate, the need for protection for victims to restore them to their condition prior to the domestic violence occurring. First, the judge’s assessment in situations of domestic abuse in a siri marriage based on the concept of lex specialis derogate legi generali is examined. Second, victims of domestic abuse in a siri marriage must make compensation. The research technique utilized in this article is legal research, which is normative juridical in character, as stated in the title. This paper was written using both a legislative and a conceptual approach. The conclusion reached is that victims of domestic abuse have the option of seeking restitution, which may be accomplished via the consolidation of compensation cases or by contacting the LPSK. The filing of restitution LPSK is governed by Government Regulation No. 4/2006, which addresses the Implementation and Cooperation for the Recovery of Domestic Violence Victims. The filing of restitution is explicitly governed by Article 18 letter f of this rule. Restitution is being carried out in compliance with the mandate of Article 43 of the PKDRT Law.

Tinjauan Yuridis Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Badan Usaha Milik Negara

2025-12-02T03:54:20+00:00

Pengelolan BUMN secara jelas diatur bahwa harta negara dipisahkan dari APBN untuk penyertaan modal BUMN, hal ini menunjukkan adanya aliran dana dari kas negara sehingga UU Tipikor menjadi landasan hukum penting dalam menindak penyalahgunaan wewenang atau perbuatan melanggar hukum yang berdampak finansial pada entitas yang modalnya bersumber dari negara. Sejak adanya perubahan terhadap UU No. 1 Tahun 2025 tentang BUMN menyatakan bahwa kerugian BUMN tidak dianggap sebagai kerugian negara menimbulkan ketidakjelasan mengingat bahwa modal yang diberikan kepada BUMN berasal dari APBN yang kemudian dianggap sebagai bukan kerugian negara secara tidak langsung. Penelitian ini bertujuan untuk memahami konsep kerugian negara dalam tindak pidana korupsi menurut hukum positif. Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah normatif melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan studi literatur terhadap regulasi, putusan pengadilan, dan pendapat ahli. Hasil penelitian yang didapatkan secara substantif kerugian BUMN yang berasal dari perbuatan melawan hukum tetap memiliki kaitan dengan keuangan negara karena sumber permodalannya bersumber dari APBN. Pada prinsipnya keuangan negara mencakup seluruh aset yang dimiliki oleh pemerintah pusat maupun daerah dan salah satunya adalah modal yang diberikan kepada BUMN, kerugian negara terjadi jika adanya kehilangan anggaran dana ataupun barang secara tidak sah dan nilainya benar-benar bisa dihitung. Kesimpulan, Kerugian negara yang timbul akibat perbuatan melawan hukum secara nyata serta terbukti dan penyalahgunaan wewenang oleh direksi berdasarkan niat jahat (mens rea) yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri.

The management of State-Owned Enterprise (SOE) is clearly regulated that state assets are separated from the state budget for capital participation in SOE. This indicates a flow of funds from the state treasury, making the Anti-Corruption Law an important legal basis for prosecuting abuse of authority or unlawful acts that have a financial impact on entities whose capital comes from the state. However, since the amendment to Law No. 1 of 2025 on SOE, losses incurred by SOE are no longer considered state losses, which has caused uncertainty given that the capital provided to SOE comes from the state budget, which is considered not to be an indirect state loss. This study aims to understand the concept of state losses in criminal acts of corruption according to positive law. Research methods used were normative through a statute approach, conceptual approach, and literature study of regulations, court decisions, and expert opinions. The results of the study show that the losses incurred by SOE as a result of unlawful acts are still related to state finances because their capital comes from the state budget. State finances include all assets owned by the central and regional governments, one of which is the capital provided to SOE. Losses to the state occur when there is an unlawful loss of funds or goods and the value can be accurately calculated. State losses arising from real and proven unlawful acts and abuse of authority by directors based on malicious intent (mens rea) aimed at enriching themselves.

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Berkedok Undangan Digital Menggunakan Aplikasi Whatsapp

2025-11-17T04:20:13+00:00

Berkembangnya teknologi saat ini semakin canggih, fungsi komunikasi kian bervariasi. Saat ini munculnya undangan digital yang semakin mempermudah komunikasi, hanya dengan mengirimkan Undangan Digital melalui fitur share chat Whatsapp maka undangan telah tersebar. Namun beberapa waktu terakhir penipuan berkedok undangan pernikahan menjadi ramai di masyarakat setelah salah satu sosial media menggugah lewat cuitan Twitternya, modus penipuan dengan modifikasi APK dapat mencuri akses pengguna ponsel bila asal mengklik pesan yang berasal dari orang yang tidak dikenal. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk aturan hukum terhadap tindak pidana penipuan berkedok undangan online, serta untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan secara online. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode normatif dengan bahan dasar hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan bahan dasar hukum sekunder yaitu buku, jurnal, dan beberapa artikel ilmiah tentang hukum. Dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dari hasil penelitian yang dilakukan tidak ada kejelasan aturan hukum mengenai penipuan model undangan, dalam KUHP hanya mengatur tindak pidana penipuan dengan model konvensional biasa bahkan dalam UU ITE pun tidak dijelaskan secara spesifik dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana.

The development of technology is currently more sophisticated, the function of communication is increasingly varied. Currently, the emergence of digital invitations has made communication easier, only by sending Digital Invitations through the whatsapp share chat feature, the invitation has been spread. However, in recent times, fraud under the guise of a wedding invitation has become crowded in the community after one of the social media evoked through his Twitter tweets, the fraud mode with APK modification can steal cellphone user access if you just click on a message from an unknown person. The purpose of this research is to find out the form of legal rules against criminal acts of fraud under the guise of online invitations, and to find out the form of legal protection for victims of online fraud. In this research, the author uses a normative method with primary legal basis materials, namely laws and regulations and secondary legal basis materials, namely books, journals, and several scientific articles on law. In this research using normative juridical method, using statutory approach and conceptual approach. From the results of the research conducted, there is no clarity of legal rules regarding undang model fraud, in the Criminal Code only regulates criminal acts of fraud with ordinary conventional models, even in the ITE Law it is not specifically explained that it can be categorized as a criminal act.

Restitution of Victims: Funds as Legal Remedy for Consumer in Illegal Digital Investments

2025-11-14T03:32:33+00:00

In this globalization era, digital investment has become a highly practical alternative for people to invest. This Research Discusses About refunding victims funds as a legal remedies for consumers in illegal investments. There are 3 (three) cases that have similarities, namely the illegal investment fraud mode in Indonesia. This article focused to analyze characteristics of fraudulent investments in digital investments. This article used normative research method with a statute approach, a conceptual approach, and a case approach. The results of the study indicate that digital investment players have shown significant growth in the trading volume of digital assets, such as cryptocurrencies. However, while the digital investment model offers enormous potential, there are also several risks related to market volatility and regulatory uncertainty. Restitution of victims funds as a legal remedy for consumers in illegal investments, as a form of legal protection for victims of illegal digital investment fraud, is a form of protection for the community. This can be realized in various forms, such as fulfilling victims rights, namely compensation, something given to the party who suffered a loss proportional to the amount of the loss.

Tanggung Gugat Produsen Terhadap Overclaim Niacinamide Produk Serum Skincare

2025-12-09T05:36:53+00:00

Fenomena Overclaim yang sedang marak terjadi terhadap produk kecantikan khususnya serum pada skincare yang tidak sesuai dengan hasil uji laboratorium serta menyesatkan konsumen pada label, iklan dan promosi melalui media sosial sehingga pelaku usaha atau produsen telah melanggar UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tujuan penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui (1) Tanggung gugat produsen terhadap overclaim kandungan niacinamide produk serum skincare, (2) Dampak hukum terhadap perlindungan konsumen dan tanggung gugat produk serum overclaim kandungan niacinamide. Penelitian hukum ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan konseptual yang dilakukan dengan menelaah bahan hukum tentang permasalah pada penelitian, teknik pengumpulan bahan hukum penelitian ini menggunakan cara inventarisasi dan eliminasi peraturan perundang-undangan, teori hukum dan pendapat para ahli hukum. Obyek penelitian ini yaitu aturan hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen terhadap overclaim niacinamide pada produk serum skincare. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa para pelaku usaha saat ini belum sepenuhnya menjalankan kewajiban mereka terhadap konsumen terkait produk dengan klaim yang berlebihan sesuai dengan UU Perlindungan Konsumen. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu, Penggunaan klaim yang tidak benar dan berlebihan pada produk skincare, misalnya menjanjikan hasil instan atau pernyataan tanpa dasar ilmiah yang kuat, adalah praktik yang sangat merugikan konsumen. Hal ini jelas melanggar prinsip-prinsip dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menuntut pelaku bisnis untuk memberikan informasi yang akurat, jelas, dan jujur.

The phenomenon of overclaim in serum skincare that does not match the results of laboratory tests and misleads consumers on labels, advertisements and promotions through social media, so that business actors or producers have violated Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The purpose of this legal research is to determine (1) The liability of producers for overclaiming the niacinamide content of serum skincare products, (2) The legal impact on consumer protection and liability of serum products overclaiming niacinamide content. This study uses a normative method with a statute and conceptual approach by examining legal materials on the problems, the technique of collecting legal materials for this research uses the inventory and elimination of laws and regulations, legal theories and opinions of legal experts. The object of this research is the legal regulations governing consumer protection against overclaiming niacinamide in serum skincare products. The results of this research indicate that business actors currently have not fully carried out their obligations to consumers regarding products with excessive claims in accordance with the Consumer Protection Law. The conclusion of this study is that the use of false and exaggerated claims in skincare products, such as promises of instant results or statements without a strong scientific basis, is a practice that is very detrimental to consumers. This clearly violates the principles of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, which requires business actors to provide accurate, clear, and honest information.

Optimalisasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Jarak Jauh Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia

2025-11-24T10:04:06+00:00

Perkembangan kerja jarak jauh meningkatkan fleksibilitas, namun belum diikuti regulasi khusus yang mengatur hubungan kerja dan jaminan sosial. Akibatnya, standar jam kerja, K3, perlindungan upah, dan kepesertaan program jaminan sosial menjadi tidak jelas. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus melalui analisis peraturan perundang-undangan serta praktik pelanggaran hak pekerja jarak jauh. Ditemukan tiga persoalan utama: (1) ketidakjelasan status hubungan kerja digital, (2) lemahnya pengawasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, dan (3) kendala yurisdiksi pada pekerjaan lintas wilayah dan lintas negara. Kondisi ini menurunkan akses pekerja pada manfaat jaminan kecelakaan kerja, kematian, hari tua, dan kehilangan pekerjaan. Perlindungan pekerja jarak jauh masih parsial dan belum setara dengan pekerja konvensional. Diperlukan pembaruan regulasi khusus kerja jarak jauh, integrasi basis data ketenagakerjaan dengan BPJS untuk pengawasan digital, serta harmonisasi norma ketenagakerjaan dan jaminan sosial agar kepatuhan meningkat dan perlindungan menjadi lebih inklusif.

Remote work in Indonesia expands flexibility but lacks specific regulations governing employment relations and social security, creating uncertainty over working hours, OSH, wage protection, and mandatory coverage. This study adopts a normative juridical method with a case-study approach, analyzing legislation and reported cases involving remote workers rights violations. Three critical issues emerge: (1) ambiguity in digital employment relationships, (2) weak supervision of BPJS Ketenagakerjaan enrollment and compliance, and (3) jurisdictional challenges across regions and borders, leading to limited access to social security benefits. Protection for remote workers remains fragmented and unequal compared with conventional workers. Targeted remote work regulation, interoperable digital monitoring systems between labor databases and BPJS, and harmonized labor social security rules are needed to strengthen compliance and ensure equitable protection in Indonesia’s evolving labor ecosystem.

Penerapan Asas Duty to Read Guna Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung Asuransi Jiwa

2025-11-17T04:24:14+00:00

Asuransi Jiwa menimbulkan beberapa permasalahan yang dialami oleh ahli waris yang ingin merasakan manfaatnya. Permasalahan yang dihadapi adalah tidak dilaksanakan asas utmost good faith oleh pihak yang melakukan pengalihan risiko atas jiwanya tersebut, selanjutnya disebut dengan tertanggung. Dugaan tersebut timbul karena tidak terisinya formulir yang seharusnya memuat mengenai fakta material dari tertanggung, padahal ada kemungkinan tertanggung tidak mengisi formulir yang terkait dengan fakta material mengenai dirinya tersebut dikarenakan ketidaktahuannya. Artikel tersebut mengkaji dua permasalahan yaitu karakteristik asas duty to read dalam asuransi jiwa dan penerapan asas duty to read dalam perlindungan hukum pada tertanggung asuransi jiwa. Tujuan Penelitian ini adalah menemukan dan menganalisis karakteristik asas duty to read dalam asuransi jiwa serta penerapan asas duty to read oleh tertanggung dalam perlindungan hukum pada tertanggung asuransi jiwa. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan cara meneliti hukum yang berkaitan dengan isu yang dikaji. Hasil penelitian menunjukkan konsep penerapan asas duty to read dalam memberikan perlindungan hukum terdapat tertanggung asuransi jiwa di Indonesia.

Life insurance raises several issues for heirs who wish to benefit from it. The issue is the failure to adhere to the principle of utmost good faith by the party transferring the risk of their life, hereinafter referred to as the insured. This suspicion arises from the failure to fill out a form that should contain material facts about the insured, even though it is possible that the insured did not fill out the form related to material facts about themselves due to their ignorance. This article examines two issues: the characteristics of the duty to read principle in life insurance and the application of the duty to read principle in legal protection for life insurance insured persons. The purpose of this study is to find and analyze the characteristics of the duty to read principle in life insurance and the application of the duty to read principle by the insured in legal protection for life insurance insured persons. The research method used is normative research by examining laws related to the issue being studied. The results of the study indicate that the concept of applying the duty to read principle in providing legal protection exists for life insurance insured persons in Indonesia.