PERSPEKTIF: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan

Alasan Pemaaf Bagi Anak di Bawah 12 (Dua Belas) Tahun (Analisis Pasal 40 KUHP Nasional)

Dwi Sekar Sari — 2026-05-13

Penelitian ini mengkaji penempatan Pasal 40 KUHP Nasional terkait pertanggungjawaban pidana yang termasuk dalam paragraf 2 terkait alasan pemaaf yaitu menempatkan anak berusia kurang dari dua belas tahun sebagai alasan pemaaf, pasal tersebut menyebutkan anak belum dua belas tahun tidak bisa melakukan pertanggungjawaban pidana ketika ia melakukan perbuatan pidana. Maka pengimplementasiannya ketika terdapat anak usianya kurang dari dua belas tahun melakukan perbuatan pidana, harus melalui proses peradilan hingga putusan dijatuhkan, sehingga hal ini menarik untuk dikaji. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yang digunakan adalah perundang-undangan dan konseptual, ditemukan bahwa penempatan anak di bawah dua belas tahun sebagai alasan pemaaf ini mengakibatkan pada keharusan proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan karena alasan pemaaf merupakan kewenangan hakim. Konsekuensi ini bertentangan dengan SPPA yang menyebutkan anak usia kurang dua belas tahun tidak diproses secara peradilan dan anak usia ini akan mengalami pengembalian baik itu orang tua maupun wali atau pilihan lainnya adalah mengikutsertakannya dalam pembimbingan di lembaga pengelenggara kesejateraan sosial. Pengaturan ini sejalan dengan Pasal 41 KUHP Nasional. Analisis terhadap doktrin hukum pidana dan SPPA menunjukan bahwa anak belum dua belas tahun sebagai alasan pemaaf ini kurang tepat, terlebih anak usia kurang dari dua belas juga bukan merupakan adresat hukum dan tidak dapat dibebani norma. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa Pasal 40 dan Pasal 41 saling bertentangan dan berpotensi mengakibatkan konflik norma.

The study examines the applicability of Article 40 of the National Criminal Code, which places children under the age of 12 (twelve) as grounds for exemption, That article states that children under the age of twelve cannot be held criminally responsibility when they commit a criminal act. Therefore, the implementation of this when a child under the age of twelve commits a criminal act requires going through the judicial process until a verdict is handed down, making this an interesting topic for study. Through normative legal research using a legislative and conceptual approach, it was found that placing children under the age of 12 (twelve) as grounds for exemption results in the necessity of investigation, prosecution, and examination in court because grounds for exemption are the authority of the judge. This consequence contradicts the juvenile criminal justice system, which states that children under the age of 12 (twelve) are not prosecuted and are returned to their parents or guardians or enrolled in education, guidance and counselling at social welfare institutions, a regulation that is in line with Article 41 of the National Criminal Code. An analysis of criminal law doctrine and the juvenile criminal justice system shows that children under the age of 12 (twelve) as grounds for exemption is inappropriate, especially since children under the age of 12 (twelve) are not subject to the law and cannot be burdened with norms. Therefore, this study concludes that Articles 40 and 41 are contradictory and have the potential to cause a conflict of norms.

Rekonfigurasi Regulasi Pelindungan Pekerja Rumah Tangga Sebagai Instrumen Hak Kelompok Rentan

Nilam Firmandayu — 2026-05-13

Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT) berpotensi melemahkan perlindungan PRT karena sejumlah ketentuannya, khususnya terkait hak dan kewajiban yang tidak memenuhi prinsip lex certa, sehingga menimbulkan ambiguitas. Tujuan penelitian ini adalah menguji ambiguitas substansi hukum RUU a quo sebagai dasar penetapan determinasi ketidakpastian hukum serta merumuskan rekonfigurasi muatan regulasi yang ideal sebagai instrumen pemenuhan hak kelompok rentan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan statute approach untuk menguji ambiguitas RUU a quo terhadap peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Penelitian ini menetapkan dua tahapan khusus untuk merumuskan arah kebijakan, yaitu 1) tahap uji ambiguitas RUU a quo; dan 2) tahap rekonfigurasi regulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, uji ambiguitas terhadap RUU a quo mengungkap bahwa ketiga parameter proportionality-based norm, semantic precision, dan international standards alignment belum memenuhi kepastian hukum. Kedua, rekonfigurasi RUU a quo secara konkret dilakukan dengan menegaskan status PRT sebagai pekerja, menetapkan standar upah, jam kerja, dan keselamatan dan kesehatan kerja yang terukur, serta merevisi pasal-pasal ambigu agar memiliki rumusan yang jelas dan prediktif. Dengan demikian, kepastian hukum dan perlindungan bagi kelompok rentan diharapkan dapat terpenuhi secara nyata.

Urgensi Pengawasan dan Pengendalian Terhadap Minuman Tradisional Sopi di Kota Ambon

Eivandro Wattimury — 2026-05-13

Sopi merupakan Minuman Tradisional yang dipergunakan secara turun temurun oleh masyarakat dalam acara atau ritual adat-istiadat Kota Ambom. Namun dalam perkembangannya, Sopi juga diperjualbelikan sebagai komoditas ekonomi sehingga menimbulkan penyalahgunaan dan peningkatan gangguan keamanan. Permasalahan utama adalah ketiadaan Peraturan Daerah yang dapat menjadi instrumen pengawasan dan pengendalian produksi, distribusi, dan konsumsi Sopi. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji dan menjelaskan peran dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran Minuman Tradisional Sopi di Kota Ambon. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, dengan beberapa pendekatan yaitu pendekatan kasus, pendekatan perbandingan, dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan seperangkat ‘Peraturan Daerah’ menyebabkan lemahnya pengawasan pemerintah, sehingga penyalahgunaan Sopi berkontribusi terhadap terjadinya kekerasan dan gangguan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah perlu menyediakan atau membentuk seperangkat ‘Peraturan Daerah’ yang berfungsi sebagai dasar hukum Pemerintah Daerah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Sopi.

Sopi is a traditional beverage used for generations by the community in traditional events and rituals in Ambon City. However, over time, Sopi has also been traded as an economic commodity, leading to abuse and increased security disturbances. The main problem is the absence of Regional Regulations that can serve as an instrument for monitoring and controlling the production, distribution, and consumption of Sopi. The purpose of this study is to examine and explain the role and responsibilities of the Regional Government in supervising and controlling the distribution of the Traditional Sopi Beverage in Ambon City. The method used in this study is empirical juridical, with several approaches: a case approach, a comparative approach, and a legislative approach. The results of the study indicate that the absence of a set of ‘Regional Regulations’ results in weak government oversight, so that the misuse of Sopi contributes to violence and disturbances of public order. Therefore, the Regional Government needs to provide or establish a set of ‘Regional Regulations’ that serve as the legal basis for the Regional Government in supervising and controlling Sopi.

Inkonsistensi Regulasi Tingkat Komponen Dalam Negeri Dalam Perizinan Import di Indonesia: Suatu Kasus Kajian Normatif Terhadap Hukum Perdagangan dan Penanaman Modal

Angel Anandra — 2026-05-13

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontradiksi regulasi dalam penerapan kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebagai prasyarat perizinan impor di Indonesia. Fokus utama penelitian ini adalah pertentangan antara kebijakan proteksi industri nasional dengan komitmen Indonesia terhadap hukum perdagangan internasional dan asas-asas dasar penanaman modal. Secara eksternal, kebijakan TKDN berpotensi melanggar prinsip National Treatment dalam Pasal III General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994 serta larangan performance requirement dalam Agreement on Trade- Related Investment Measures (TRIMs). Sementara secara internal, penerapan TKDN sebagai syarat perizinan impor menimbulkan persoalan terhadap asas kepastian hukum dan transparansi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan dua pendekatan utama yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan adanya kontradiksi normatif yang signifikan antara kebijakan TKDN sebagai instrumen proteksi industri dengan kewajiban hukum perdagangan internasional serta prinsip penanaman modal yang menjamin kepastian hukum. Diperlukan harmonisasi regulasi agar kebijakan TKDN dapat sejalan dengan prinsip keterbukaan perdagangan dan iklim investasi yang berkeadilan.

This study aims to analyze regulatory contradictions in the implementation of the Domestic Component Level (TKDN) policy as a prerequisite for import licensing in Indonesia. The primary focus of this research is the conflict between national industrial protection policies and Indonesia’s commitment to international trade law and basic investment principles. Externally, the TKDN policy has the potential to violate the principle of National Treatment in Article III of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994 and the prohibition on performance requirements in the Agreement on Trade-Related Investment Measures (TRIMs). Internally, the application of TKDN as a requirement for import licensing raises issues regarding the principles of legal certainty and transparency as stipulated in Law Number 25 of 2007 concerning Investment. The research method used is a normative juridical approach, with two main approaches: a statutory approach and a conceptual approach. The results indicate a significant normative contradiction between the TKDN policy as an instrument of industrial protection, and the obligations of international trade law and the investment principle that guarantees legal certainty. Regulatory harmonization is required to ensure that the TKDN policy aligns with the principles of trade openness and a just investment climate.

Kepastian Hukum Pemagangan di Kabupaten Bekasi Dalam Melindungi Hak Peserta Magang

Idul Fitri Kuengsi Sirait — 2026-05-13

Program pemagangan dalam negeri didesain Pemerintah untuk mempersiapkan atau meningkatkan keahlian bagi calon tenaga kerja berbasis pelatihan kerja. Perusahaan yang menerima program pemagangan tetap harus melindungi hak-hak tenaga pemagangan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri. Peserta Magang mempunyai hak mulai dari mendapatkan bimbingan instruktur, fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja, uang saku, program jaminan sosial serta mendapatkan sertifikat. Terdapat banyak perusahan di Kabupaten Bekasi yang menggunakan tenaga kerja dengan status magang. Menggunakan tenaga magang menjadi alternatif untuk mendapatkan buruh dengan cost upah yang rendah (upah murah), menghindari perselisihan hubungan industrial serta adanya kemudahan untuk menghentikan peserta magang jika tidak dibutuhkan sewaktu-waktu tanpa memberikan kompensasi apapun. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hak-hak peserta magang dengan kesesuaian penerapan aktual di lapangan khususnya di daerah Kabupaten Bekasi Metode penelitian yang dipergunakan ialah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah perlu membuat regulasi yang memberikan kepastian hukum terhadap hak-hak peserta magang. Pengawas ketenagakerjaan perlu diberikan wewenang penuh untuk memberikan sanksi kepada perusahaan yang melanggar hak-hak peserta magang, bukan hanya sekedar memeriksa dan memberikan rekomendasi.

The domestic apprenticeship program is designed by the government to prepare or improve the skills of prospective workers based on job training. Companies that accept apprenticeship programs must still protect the rights of apprentices as stipulated in Article 13 of the Minister of Manpower Regulation No. 6 of 2020 concerning the Implementation of Domestic Apprenticeships. Interns have rights ranging from receiving instructor guidance, occupational safety and health facilities, pocket money, social security programs, and obtaining certificates. Many companies in Bekasi Regency use apprentices. Using apprentices is an alternative to obtaining workers with low wages (cheap wages), avoiding industrial relations disputes, and providing the ease of terminating apprentices if they are not needed at any time without providing any compensation. This study aims to examine the rights of apprentices and their suitability for actual implementation in the field, especially in Bekasi Regency. The research method used is normative juridical research. The results of the study indicate that the government needs to create regulations that provide legal certainty for the rights of apprentices. Labor inspectors need to be given full authority to impose sanctions on companies that violate the rights of apprentices, not just to inspect and provide recommendations.

Kedudukan Anak Angkat Tanpa Legalitas Dalam Waris Menurut Hukum Positif Indonesia

Ali Haydar Hasyim — 2026-05-13

Ketidakpastian hukum mengenai kedudukan anak angkat tanpa legalitas formal dalam sistem waris Indonesia merupakan persoalan normatif yang belum terselesaikan. Akar permasalahannya terletak pada adanya kekosongan hukum (rechtsvacuum) dan pertentangan norma antara hukum Islam dan hukum perdata dalam mengatur hak waris anak angkat, khususnya bagi mereka yang proses pengangkatannya tidak melalui penetapan pengadilan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum anak angkat tanpa legalitas dalam sistem waris Indonesia serta mengkaji sejauh mana hukum positif mampu memberikan perlindungan terhadap hak waris mereka. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan yurisprudensi dengan mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dualisme sistem hukum yang berlaku menghasilkan putusan yang tidak seragam: Pengadilan Tinggi Banten (No. 176/PDT/2024/PT BTN) menempatkan anak angkat setara dengan anak kandung berdasarkan Staatsblad 1917 No. 129, sedangkan Pengadilan Agama Kayu Agung (No. 901/Pdt.G/2025/PA.Kag) dan Surabaya (No. 174/Pdt.P/2026/PA.Sby) membatasi hak waris anak angkat hanya melalui wasiat wajibah maksimal sepertiga harta berdasarkan Pasal 209 KHI. Ketidakseragaman ini bukan sekadar persoalan diskresi hakim, melainkan cerminan langsung dari tumpang tindih dan kekosongan norma dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga diperlukan harmonisasi regulasi yang lebih komprehensif guna menjamin kepastian dan keadilan hukum bagi anak angkat di Indonesia.

The legal uncertainty surrounding the position of adopted children without formal legal status in Indonesia’s inheritance system remains an unresolved normative problem. The root of the issue lies in the existence of a legal vacuum (rechtsvacuum) and normative conflicts between Islamic law and civil law in regulating the inheritance rights of adopted children, particularly those whose adoption process did not go through a court decree. This study aims to analyze the legal standing of adopted children without formal legality in Indonesia’s inheritance system and to examine the extent to which positive law provides protection for their inheritance rights. The research method employed is normative juridical research through statutory, conceptual, and jurisprudential approaches, examining primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings reveal that the prevailing legal dualism produces inconsistent judicial decisions: the Banten High Court (No. 176/PDT/2024/PT BTN) placed adopted children on equal footing with biological children under Staatsblad 1917 No. 129, whereas the Religious Courts of Kayu Agung (No. 901/Pdt.G/2025/PA.Kag) and Surabaya (No. 174/Pdt.P/2026/PA.Sby) limited the inheritance rights of adopted children solely through the wasiat wajibah mechanism of a maximum one-third of the estate under Article 209 of the Islamic Law Compilation. This inconsistency is not merely a matter of judicial discretion, but rather a direct reflection of the overlapping norms and legal gaps within the existing legislative framework. Consequently, a more comprehensive regulatory harmonization is urgently needed to guarantee legal certainty and justice for adopted children in Indonesia.

Pengaruh Gerakan Masyarakat Sipil Terhadap Dinamika Legislasi Pengesahan RUU PPRT Dalam Perspektif Resource Mobilization Theory

Muhammad Ridho Maulana — 2026-05-13

Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) telah mengalami proses legislasi yang sangat panjang selama lebih dari dua dekade, mangkrak meski telah didorong oleh koalisi masyarakat sipil dan mendapat komitmen politik. Fenomena ini menjadi paradoks dalam upaya perlindungan hukum bagi kelompok pekerja rentan. Artikel ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus pada proses legislasi RUU PPRT. Data dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap naskah akademik, risalah rapat, berita, serta analisis isi terhadap rekaman rapat publik DPR, untuk menelusuri dinamika dan hambatan pembahasan RUU. Temuan menunjukkan bahwa stagnasi pembahasan RUU PPRT terutama disebabkan oleh resistensi dari kelompok kepentingan tertentu di parlemen yang mempertahankan narasi patriarkal, menganggap urusan domestik sebagai ranah privat, serta kekhawatiran akan meningkatnya beban ekonomi bagi rumah tangga pengguna jasa. Meskipun telah terjadi mobilisasi sumber daya dan advokasi intensif dari jaringan masyarakat sipil, serta tekanan politik dari lembaga negara lain, proses legislasi tetap tersendat. Penelitian ini menyoroti kompleksitas politik hukum dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi kelompok rentan di Indonesia.

The Domestic Workers Protection Bill (RUU PPRT) has undergone a lengthy legislative process for over two decades, stalled despite being pushed by a civil society coalition and receiving political commitment. This phenomenon presents a paradox in efforts to provide legal protection for vulnerable workers. This article uses qualitative research with a case study method on the legislative process of the Domestic Workers Bill. Data were collected through document studies of academic papers, meeting minutes, news reports, and content analysis of recordings of public meetings of the House of Representatives (DPR), to explore the dynamics and obstacles to the bill’s deliberations. The findings indicate that the stalled deliberations on the Domestic Workers Bill were primarily due to resistance from certain interest groups in parliament who maintain a patriarchal narrative, consider domestic matters a private domain, and concerns about increasing the economic burden on households using the bill. Despite resource mobilization and intensive advocacy from civil society networks, as well as political pressure from other state institutions, the legislative process remains stalled. This research highlights the complexities of legal politics in realizing legal protection for vulnerable groups in Indonesia.

Inkonsistensi Penerapan Sanksi Administrasi Pencabutan Izin Edar Akibat Promosi Kosmetik Yang Melanggar Kesusilaan

Daynarra Karina Kusumaputri — 2026-05-13

Peredaran produk kosmetik di Indonesia memerlukan izin yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) untuk menjamin keamanan, kualitas, dan manfaat bagi konsumen yang memakainya. Penelitian ini mengkaji inkonsistensi penerapan sanksi administratif pencabutan izin edar kosmetik oleh BPOM akibat promosi yang melanggar norma kesusilaan berdasarkan PerBPOM No. 18 Tahun 2024. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dengan menganalisas aturan hukum yang berlaku terkait pengawasan dan izin edar produk kosmetik serta konsep-konsep hukum administratif dengan analisa menggunakan asas-asas hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PerBPOM No 18 Tahun 2024 tidak memberikan definisi eksplisit norma kesusilaan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Terdapat empat inkonsistensi signifikan dalam penerapan sanksi: (1) BPOM menerapkan pencabutan izin edar langsung tanpa tahapan bertingkat; (2) tidak terpenuhinya prinsip due process; (3) ketidakseragaman penilaian tingkat keseriusan pelanggaran; dan (4) kesenjangan antara ketentuan normatif dengan praktik implementasi. Inkonsistensi tersebut melanggar asas kepastian hukum dan menimbulkan ketidakadilan bagi pelaku usaha. Diperlukan reformulasi regulasi dengan definisi operasional yang jelas dan perbaikan mekanisme penegakan hukum untuk menciptakan sistem pencabutan izin edar yang konsisten, proporsional, dan berkeadilan.

The distribution of cosmetic products in Indonesia requires a permit issued by the Food and Drug Monitoring Agency (BPOM) to guarantee the safety, quality, and benefits for consumers who use them. This study examines the inconsistency in the application of administrative sanctions for the revocation of cosmetic distribution permits by BPOM due to promotions that violate moral norms based on BPOM Regulation No. 18 of 2024. The research method used is a normative juridical approach with a statutory approach and a conceptual approach by analyzing applicable legal regulations related to the supervision and distribution permits of cosmetic products as well as administrative legal concepts with analysis using legal principles. The results of the study indicate that BPOM Regulation No. 18 of 2024 does not provide an explicit definition of moral norms, thus creating legal uncertainty. There are four significant inconsistencies in the application of sanctions: (1) BPOM applies direct revocation of distribution permits without tiered stages; (2) failure to fulfill the principle of due process; (3) non-uniformity in assessing the level of seriousness of violations; and (4) the gap between normative provisions and implementation practices. This inconsistency violates the principle of legal certainty and creates injustice for business actors. Regulatory reformulation with clear operational definitions and improvements to law enforcement mechanisms are needed to create a consistent, proportional, and equitable distribution permit revocation system.