PEMBERDAYAAN HUKUM UNTUK MENGUBAH PERILAKU MASYARAKAT PETANI DALAM RANGKA PENINGKATAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT PETANI

Penulis

  • Retno Hendrati Purwaningrum Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, JL. Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang - Semarang

DOI:

https://doi.org/10.30742/perspektif.v7i3.337

Kata Kunci:

Ineffectiveness, integrated pest control regulation, law empowerment

Abstrak

To solve of the ineffectiveness of integrated pest control regulation, the law empowerment is likely needed such as firming up the regulation and improving law awareness of the farmers by regulation extension.

Referensi

Abidin Bembi, Petunjuk Studi Lapangan PHT-Sayuran, Bawang Merah, Cabai, Kacang Panjang, Kentang, Kubis dan Tomat, Cet ke-3, Program Nasional Pengendalian Hama Terpadu Departemen Pertanian, Jakarta, 1996.

Anonim, Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Pestisida, Direktorat Jenderal Pertanian Tanaman Pangan, Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan, Jakarta, 1988.

Anonim, Petunjuk Teknis Pengelolaan Lingkungan dalam Pembangunan Tanaman Pangan dan Hortikultura, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Hortikultura, Direktorat Bina Program, Jakarta, 1994.

Bagian Proyek Pengendalian Hama Terpadu (PHT) Jawa Timur Tahun Anggaran 1997/1998 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah, Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Chaeruddin, OK, Sosiologi Hukum, Cet. Perdana, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.

Gerungan, W.A., Psikologi Sosial, Edisi Kedua, Cet Ketigabelas, PT. Eresco, Bandung, 1996.

Rahardjo, Satjipto, Hukum dan Perspektif Sosial, Penerbit Alumni, Bandung, 1981.

Sastrosiswojo, Sudarwohadi, Petunjuk Lapangan (Petlap) PHT Sayuran, Bwang Merah, Cabai, Kacang Panjang, Kentang, Kubis dan Tomat, Cet ke-3, Program Nasional Pengendalian Hama Terpadu, Departemen Pertanian, Jakarta, 1996.

Sudarsono, Buku Pengantar Ekonomi Mikro, 1983.

Diterbitkan

2002-07-28

Terbitan

Bagian

Articles